PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan jawaban Gubernur H. Agustiar Sabran atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Senin (25/8/2025).
Dalam penyampaiannya, Edy menegaskan bahwa penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer pusat akan diantisipasi dengan inovasi pendapatan berkelanjutan. Upaya yang ditempuh mencakup peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah, integrasi data wajib pajak, pemanfaatan aset daerah, hingga percepatan digitalisasi sistem pengelolaan PAD melalui e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, dan kanal pembayaran online.
Selain itu, efisiensi belanja tetap diarahkan pada pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, mandatory spending, dan standar pelayanan minimum, agar APBD tetap kredibel sekaligus mendukung pembangunan yang berkeadilan. “Kami menempatkan aspek pemerataan dan kepentingan publik sebagai prioritas utama dalam komposisi belanja,” ujar Edy.
Menjawab sorotan Fraksi Golkar mengenai optimalisasi BUMD, Edy menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng memastikan tata kelola BUMD dilakukan sesuai regulasi, termasuk uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK untuk sektor jasa keuangan. Dengan manajemen yang kredibel, BUMD diharapkan mampu memperkuat PAD sekaligus menopang pembangunan daerah.
Terkait perhatian Fraksi Gerindra, Edy menyebut Pemprov berkomitmen memperkuat ketahanan pangan, distribusi logistik hingga pedalaman, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan karhutla. Program pasar murah, digitalisasi informasi harga, pemberdayaan petani, hingga penyediaan tangki air bersih di lapangan menjadi langkah konkret yang disiapkan.
Sementara itu, menjawab catatan Fraksi Nasdem, Demokrat, PKB, dan PAN, Edy menegaskan bahwa arah perubahan APBD 2025 tetap sejalan dengan program prioritas pembangunan daerah dan visi misi gubernur, termasuk pendidikan gratis, penanganan stunting, pengendalian inflasi, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal dan perbatasan.
“APBD yang sehat harus ditopang pendanaan kuat, belanja efektif, dan akuntabilitas tinggi. Karena itu, masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi penguat bagi Pemprov untuk terus menjaga konsistensi fiskal dan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya. (daw)
