Palangka Raya, Kantamedia.com – Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kalimantan Tengah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan melalui koperasi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng, Sri Widanarni, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional berbasis ekonomi biru yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Untuk memfasilitasi kegiatan koperasi di kampung nelayan. Jadi nanti kampung nelayan itu didukung infrastrukturnya supaya koperasi bisa berjalan,” katanya, Senin (20/4/2026).
Dalam skema tersebut, koperasi akan menjadi pengelola utama di tingkat lokal, meskipun pembangunan awal tetap ditangani oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi saat ini masih melakukan koordinasi terkait mekanisme operasional setelah pembangunan selesai.
Namun, di tengah dorongan penguatan koperasi, dukungan langsung kepada nelayan masih menghadapi keterbatasan anggaran, terutama dari pemerintah provinsi. Sri menyebutkan, bantuan dari provinsi umumnya berskala kecil, berkisar di bawah Rp10 juta per kelompok, bahkan rata-rata hanya sekitar Rp5 juta. “Kalau dari provinsi biasanya kecil, di bawah Rp10 juta. Rata-rata sekitar Rp5 juta ke bawah,” ujarnya.
Sementara itu, bantuan dengan nilai lebih besar berasal dari pemerintah pusat, namun bergantung pada kualitas proposal yang diajukan kelompok nelayan. Mekanisme ini mengharuskan pengajuan dilakukan secara kolektif melalui kelompok, bukan individu. “Proposal diajukan ke kabupaten, kemudian direkomendasikan ke pusat. Provinsi hanya tembusan,” jelasnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan sangat ditentukan oleh kapasitas administratif kelompok nelayan dalam menyusun proposal dan memenuhi persyaratan. Di sisi lain, faktor efisiensi anggaran turut mempengaruhi realisasi bantuan karena setiap usulan harus melalui proses verifikasi berlapis.
Dengan demikian, meskipun program Kampung Nelayan Merah Putih membawa potensi besar dalam penguatan ekonomi pesisir, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural—mulai dari ketergantungan pada keputusan pusat hingga keterbatasan kapasitas kelompok nelayan dalam mengakses dukungan program. (Daw).
