Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui kombinasi intervensi langsung di lapangan dan koordinasi lintas sektor. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang digelar di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/4/2026).
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan bahwa pengendalian harga tidak cukup hanya berbasis data, tetapi harus diikuti langkah konkret seperti inspeksi mendadak (sidak) pasar dan operasi pangan murah. “Untuk memenuhi indikator pengendalian inflasi, kita harus melakukan sidak pasar, operasi pasar, gerakan pangan murah, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Bulog, pedagang besar, hingga pedagang kecil,” ujarnya.
Menurutnya, meski pemerintah telah memiliki sistem pemantauan harga melalui enumerator, kondisi di lapangan tetap memerlukan verifikasi langsung untuk memastikan dinamika harga sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Yuas juga menyoroti gejala yang mulai muncul seperti antrean kendaraan di SPBU dan kenaikan harga LPG, yang dinilai perlu menjadi perhatian bersama. Ia mengakui bahwa faktor eksternal, termasuk dinamika global, turut memengaruhi kondisi ekonomi daerah. “Memang kita tahu bahwa situasi global, seperti konflik di luar negeri, berpengaruh. Tapi pemerintah daerah harus punya strategi bersama dengan kabupaten/kota untuk mengendalikan dampaknya,” katanya.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan peran penting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinasi yang solid dinilai menjadi kunci agar kebijakan tidak berjalan parsial dan tetap selaras dengan arah kebijakan nasional.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Bajakah juga menjadi bagian dari evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah. Namun, fokus utama tetap pada stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Pendekatan yang disampaikan menunjukkan pergeseran dari sekadar pemantauan menuju intervensi aktif. Sidak pasar dan operasi pangan murah menjadi instrumen penting untuk meredam potensi spekulasi harga, terutama di tengah tekanan eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan daerah.
Meski demikian, efektivitas langkah tersebut akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan serta kemampuan pemerintah daerah menjaga koordinasi lintas sektor—mulai dari distribusi pangan hingga stabilitas energi yang saling berkaitan dalam membentuk tekanan inflasi di Kalimantan Tengah. (Daw).
