Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai memperketat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap stabilitas ekonomi daerah. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Agustiar Sabran di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut menjadi forum konsolidasi strategis mengingat dampak BBM tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga menjalar ke harga kebutuhan pokok, distribusi logistik, hingga tekanan inflasi daerah. Pemerintah menilai, tanpa intervensi yang terukur, risiko gejolak ekonomi dapat meningkat.
Gubernur menegaskan bahwa kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah tergolong besar dan ditopang oleh sejumlah titik distribusi seperti Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Tantangan utama bukan semata ketersediaan, melainkan pemerataan distribusi yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. “Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa persoalan distribusi energi memiliki efek berantai terhadap stabilitas harga. Karena itu, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dinilai krusial untuk meredam potensi lonjakan inflasi. “Kami menilai bahwa permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” tegasnya.
Salah satu fokus utama yang didorong adalah penguatan pengawasan distribusi, termasuk melalui pendekatan berbasis teknologi. Pemerintah membuka opsi penggunaan sistem pemantauan berbasis GPS, dokumentasi lapangan, hingga pengawasan langsung di tingkat SPBU untuk menutup celah penyimpangan.
Selain itu, pengaturan pola distribusi juga mulai dikaji, termasuk kemungkinan pemisahan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi guna mengurangi antrean dan potensi distorsi di lapangan.
Sementara itu, Pj Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menyoroti perlunya pengetatan pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran. “Pengawasan distribusi subsidi harus diperketat agar mencegah penyalahgunaan. Penindakan terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas,” ujarnya.
Dalam konteks pengendalian inflasi, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah instrumen, mulai dari monitoring harga, inspeksi mendadak ke pasar, hingga operasi pasar apabila terjadi lonjakan. Upaya tersebut diperkuat melalui program perlindungan masyarakat seperti bantuan sosial dan komunikasi publik yang transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Dari sisi suplai, Pertamina disebut telah melakukan langkah antisipatif melalui penguatan stok, pemantauan distribusi secara real time, serta optimalisasi sistem logistik. Namun, efektivitas langkah tersebut tetap bergantung pada sinergi di tingkat daerah.
Rapat koordinasi yang dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Kalteng ini menandai pergeseran pendekatan pemerintah dari respons reaktif menuju manajemen risiko yang sistematis. Efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan di lapangan dan kemampuan menutup celah penyalahgunaan dalam distribusi energi bersubsidi. (Daw).
