Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memacu seluruh entitas instansi untuk menggenjot percepatan penyerapan dana pembangunan. Langkah penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kalteng posisi data per 31 Juli 2026 yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/8/2026).
Forum strategis ini difungsikan sebagai wadah pemetaan capaian program, penyelesaian persoalan di lapangan, hingga perumusan taktik akselerasi belanja daerah. Muaranya agar seluruh alokasi pembangunan berjalan presisi, efektif, serta langsung berdampak pada kesejahteraan publik.
Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menekankan keseriusan pihak pemprov untuk terus menghadirkan pemerataan hasil pembangunan hingga ke pelosok pelosok desa. Menurutnya, komitmen tersebut merupakan bagian dari visi besar daerah dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak serta warga Kalteng secara luas berbasis nilai kearifan lokal.
“Tata kelola belanja yang akuntabel dan tepat sasaran adalah kunci utama kesuksesan pembangunan. Oleh sebab itu, Rakor TEPRA jangan sekadar jadi agenda formalitas evaluasi, melainkan harus melahirkan forum solutif lewat aksi-aksi nyata,” tegas Edy.
Edy turut memberikan apresiasi khusus kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi serta tiga pemerintah kabupaten yang sukses mencatatkan angka penyerapan kas cukup tinggi. Kendati demikian, ia mengingatkan agar prestasi tersebut tidak mengabaikan mutu pekerjaan di lapangan.
Di sisi lain, catatan performa penyerapan keuangan maupun fisik di level provinsi dan kabupaten/kota hingga periode Juli 2026 dinilai masih membutuhkan dorongan kuat. Seluruh pimpinan instansi diminta segera melakukan pembenahan kinerja guna memacu ritme penyerapan dana pada triwulan mendatang.
“Tantangan efisiensi anggaran wajib kita jawab lewat terobosan inovasi dan peningkatan kinerja. Percepatan realisasi anggaran harus beriringan dengan kualitas program yang taat aturan serta memberi dampak konkret bagi warga,” tambahnya.
Sebagai langkah penyelarasan kebijakan, instansi daerah juga diinstruksikan untuk menyelaraskan arah program kerja dengan Asta Cita Presiden dan program prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pun diminta agar terus dioptimalkan supaya tidak memicu sumbatan bagi laju perekonomian lokal.
Di akhir pengarahannya, Wagub mengimbau penguatan belanja pada sektor Industri Kecil Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pelibatan produk dalam negeri diharapkan mampu memutar roda ekonomi masyarakat Kalteng secara lebih signifikan. (*/pri)
