Muara Teweh, Kantamedia.com – Seluruh unsur pimpinan dan anggota legislatif menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan sistem pencegahan rasuah serta pembenahan birokrasi daerah agar berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Dalam forum yang berlangsung pada Rabu (13/5/2026) tersebut, lembaga antirasuah memberikan catatan merah terhadap sejumlah sektor kedinasan yang dinilai memiliki rujukan risiko tinggi. Sektor-sektor rawan manipulasi tersebut meliputi sirkulasi pengadaan barang dan jasa (PBJ), sinkronisasi draf perencanaan pembangunan, manajemen anggaran, mutu pelayanan publik, hingga transparansi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos).
Ketua DPRD Barito Utara menegaskan bahwa kehadiran gerbong parlemen secara lengkap di markas KPK merupakan manifestasi komitmen politik yang kuat. Pihaknya bertekad menyinkronkan fungsi legislasi dengan standar integritas nasional guna memutus rantai potensi penyimpangan keuangan daerah dalam bentuk apa pun.
“Rapat koordinasi ini memberikan peta jalan evaluasi yang sangat mendasar bagi kami. Fokus utama pengawasan ke depan akan diarahkan pada penataan pos anggaran bansos serta mekanisme tender proyek fisik agar tepat sasaran dan terbebas dari praktik pengondisian,” ujarnya pascapertemuan.
Selain memperketat fungsi pengawasan melekat (checks and balances), lembaga DPRD Barito Utara siap mendorong jajaran eksekutif di daerah untuk melakukan digitalisasi sistem pengadaan secara menyeluruh. Langkah taktis ini diyakini mampu meminimalisasi intervensi humanis yang kerap memicu tindak pidana korupsi.
Melalui pendampingan intensif dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK, parlemen optimistis performa tata kelola birokrasi di bumi Iya Mulik Bengkang Turan akan semakin profesional. Reformasi administrasi yang bersih secara linear diharapkan dapat mengoptimalkan serapan APBD untuk program kesejahteraan masyarakat luas. (pri)
