Palangka Raya, Kantamedia.com – Proyek pembangunan ruas Jalan Cempaka Mulia menuju Kampung Melayu di Kabupaten Kotawaringin Timur dipastikan kembali berjalan setelah status pengelolaannya resmi diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai langkah awal, pihak pemprov telah mengucurkan dana sebesar Rp2,5 miliar pada tahun anggaran ini yang difokuskan untuk mendirikan lima unit box culvert.
Kepastian kelanjutan proyek infrastruktur tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid setelah rapat kerja yang berlangsung pada Kamis (10/7/2026). Informasi ini mengemuka setelah komisinya menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng.
“Penanganannya dilakukan secara bertahap. Tahun ini dialokasikan Rp 2,5 miliar untuk pembangunan lima unit box culvert,” ungkap Abdul Hafid kepada kantamedia.com, Senin (13/7/2026).
Langkah peningkatan fasilitas transportasi ini diyakini mampu memicu geliat perekonomian masyarakat yang bermukim di seberang Sungai Mentaya. Pasalnya, daerah tersebut selama ini kerap terhambat perkembangannya akibat keterbatasan interkoneksi wilayah.
“Kita berharap akses jalan untuk warga semakin baik dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kotawaringin Timur (Kotim) tersebut.
Jalur lintas Cempaka Mulia-Kampung Melayu merupakan urat nadi transportasi sepanjang 125 kilometer yang menghubungkan jalan nasional sampai ke tapal batas Kabupaten Katingan. Koridor ini menjadi rute utama yang mempermudah mobilitas masyarakat dari Kecamatan Cempaga menuju wilayah Kecamatan Seranau hingga Kecamatan Pulau Hanaut di Kabupaten Kotim.
Mengingat jalurnya yang membentang melintasi tiga wilayah kecamatan serta 23 desa, eksistensi proyek fisik ini dinilai sangat vital. Kehadiran akses yang layak diproyeksikan dapat menyudahi keterisolasian daerah sekaligus melecut potensi pariwisata lokal dan sektor perdagangan.
Mengingat wewenang pengelolaan jalan kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi, mantan Ketua PWI Kotim ini menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek ini tidak mangkrak di tengah jalan. “Saya akan mengawal agar pembangunan jalan ini terus mendapatkan anggaran dari pemerintah provinsi,” kunci Hafid. (pri)
