Palangka Raya, Kantamedia.com – Penerapan sistem pembayaran nontunai di berbagai pos pelayanan publik Pemprov Kalimantan Tengah didorong agar segera meluas. Langkah digitalisasi ini dinilai krusial untuk menekan potensi kebocoran penerimaan sekaligus memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Kalteng, Muhajirin, menegaskan bahwa pemanfaatan transaksi berbasis digital bakal mempermudah warga saat menyelesaikan kewajiban pajak maupun retribusi. Skema transaksi yang praktis dan transparan ini diyakini mampu menyumbang dampak nyata bagi efisiensi tata kelola keuangan daerah.
“Pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi seperti QRIS agar masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan aman di loket kasir. Ini langkah sederhana tapi dampaknya besar untuk transparansi dan efisiensi,” ujar Muhajirin, Sabtu (11/7/2026).
Muhajirin menyoroti mekanisme di Kantor SAMSAT Provinsi Kalteng yang hingga kini mayoritas masih mengandalkan transaksi tunai. Menurutnya, pembenahan harus menyasar sektor pelayanan vital seperti ini agar seluruh rekam transaksi tercatat lebih aman, rapi, dan transparan.
Ia menambahkan, pergeseran menuju transaksi digital bukan sebatas urusan adopsi teknologi modern. Transformasi ini menuntut perombakan budaya kerja di tubuh birokrasi supaya proses pelayanan publik berlangsung lebih canggih, akuntabel, serta terbebas dari kerumitan pengerjaan manual.
“Penerapan sistem yang modern, efisien, dan transparan akan memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah,” tutur legislator DPRD Kalteng tersebut.
Sistem pengelolaan yang akuntabel diharapkan sanggup membendung celah penyimpangan anggaran sekaligus memupuk kembali kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Tanpa komitmen pembenahan yang menyentuh akar operasional, target kenaikan pendapatan daerah akan sulit diwujudkan. “Dengan pengelolaan yang modern dan transparan, PAD bisa meningkat signifikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” pungkas Muhajirin. (pri)
