PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Rencana pemerintah menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyalur barang bersubsidi mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Tengah. Meski demikian, pelaksanaannya diminta dibarengi dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional bersama BUMN dan sektor swasta. Menurutnya, program yang memperkuat peran koperasi patut didukung selama dijalankan secara profesional dan tepat sasaran.
“Pada prinsipnya koperasi merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia bersama BUMN dan sektor swasta. Selama ini koperasi belum berkembang secara optimal. Karena itu kalau ada program pemerintah yang mendorong koperasi menjadi saluran distribusi barang bersubsidi, tentu saja kita dukung, selama program tersebut benar-benar dikelola dengan baik dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” ujar Purdiono, Senin (27/7/2026).
Ia menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada perubahan jalur distribusi barang bersubsidi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk ketersediaan barang hingga ke berbagai daerah.
Menurut Purdiono, tujuan utama kebijakan tersebut harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya beli.
“Permasalahan utamanya bukan hanya soal siapa yang menyalurkan barang subsidi. Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan roda perekonomian dan daya beli masyarakat. Kalau daya beli tidak menguat, apa pun yang dikelola koperasi tentu tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan koperasi dalam menjalankan fungsi distribusi. Mulai dari aspek manajemen, pengawasan hingga pemerataan pelayanan harus dipersiapkan dengan matang agar program berjalan efektif.
Selain itu, Purdiono menilai karena program masih berada pada tahap awal, evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk melihat efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
“Saya melihat kebijakan ini masih dalam tahap awal dan implementasinya masih harus kita lihat bersama. Bisa saja nantinya program pemerintah terus disempurnakan agar manfaatnya semakin luas,” tegasnya.
Purdiono berharap pemerintah pusat dapat menyiapkan mekanisme pelaksanaan yang matang sehingga Koperasi Merah Putih benar-benar mampu menjadi instrumen pemerataan ekonomi, sekaligus memperkuat peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (daw)
