PALANGKA RAYA, kantamedia.com – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta pemerintah daerah memastikan rancangan program dalam APBD 2027 mampu mengantisipasi persoalan yang berpotensi dihadapi masyarakat, termasuk ancaman banjir saat memasuki musim hujan.
Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penanganan sejak awal agar tidak terjadi keterlambatan ketika bencana muncul setelah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selesai.
“Kalau sudah musim hujan kita juga akan menghadapi bencana. Barangkali kemungkinan itu adalah banjir. Ini perlu dirancang di tahun ini, supaya jangan setelah selesai kebakaran, kita hadapi lagi, kita tidak punya kesiapan,” kata Arton, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, kesiapan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari perencanaan program pemerintah daerah. DPRD akan mencermati program dan kegiatan yang dirancang pemerintah melalui tahapan pembahasan APBD 2027.
Selain penanganan bencana, Arton meminta pemerintah segera merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan. Percepatan pelaksanaan kegiatan dinilai penting karena proyek pemerintah turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Ia menyebut sejumlah pekerja seperti mandor, kepala tukang, tukang hingga pekerja pendukung lainnya bergantung pada proyek-proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
“Program pembangunan itu harus segera dikucurkan agar segera dilaksanakan. Dengan demikian, kita harapkan memberikan kesempatan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ketergantungannya terhadap program-program pemerintah provinsi dari dana APBD,” ujarnya.
Arton mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun. Menurutnya, pencairan dan pelaksanaan program yang terlalu dekat dengan batas akhir tahun anggaran berisiko membuat pekerjaan tidak berjalan optimal.
“Jangan sampai nanti di akhir tahun dikucurkan, ternyata pelaksanaannya juga amburadul. Nah, itu yang kita jaga,” katanya.
DPRD Kalteng selanjutnya akan mencermati program dan kegiatan tersebut melalui pembahasan bersama Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD setelah agenda jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi. (daw)
