Palangka Raya, Kantamedia.com – Lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu pemekatan kabut asap di Kalimantan Tengah memantik reaksi keras dari pihak legislatif. Guna menahan eskalasi bencana tersebut, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp70 miliar siap dikucurkan untuk membiayai operasi darurat di lapangan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, menegaskan alokasi BTT Pemprov Kalteng dapat segera dicairkan mengingat karhutla tergolong sebagai bencana alam. Serapan dana jumbo tersebut harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pemadaman teknis, logistik personel, hingga penanganan dampak kesehatan masyarakat.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku terkejut atas memburuknya kualitas udara yang terjadi mendadak. Informasi titik api berskala besar di kawasan Tumbang Nusa dinilai membutuhkan respons ekstra cepat dari tim gabungan.
“Saya juga kaget. Kemarin masih baik-baik saja, ternyata hari ini kabut asap tiba-tiba makin tebal. Saya mendapat informasi ada kebakaran besar di daerah Tumbang Nusa, jadi harus segera direspons cepat,” kata Tomy, Senin (27/7/2026).
Ia mengimbau instansi teknis seperti BPBD, Manggala Agni, TNI-Polri, hingga pihak swasta agar menuntaskan titik api pada fase awal. Apabila akses darat sukar ditembus, penanganan via udara mesti langsung dikerahkan agar luasan kebakaran tidak makin tak terkendali. “Water bombing pasti harus segera diturunkan. Penanganan dini adalah kunci utama,” tegas legislator DPRD Kalteng tersebut.
Menurut Tomy, kecepatan penanggulangan karhutla sangat krusial untuk mencegah kelumpuhan roda ekonomi, sektor pendidikan, serta jalur transportasi warga. Sinergi yang solid antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi fondasi utama penanganan bencana tahunan ini.
“Kami berharap seluruh instansi terkait bergegas memanfaatkan anggaran yang tersedia. Penanganan sejak dini jauh lebih baik daripada menunggu api membesar. Keselamatan warga dan terjaganya kualitas udara adalah prioritas utama kita saat ini,” pungkasnya. (pri)
