Kantamedia.com – Seluruh penyelenggaraan haji 2026 akan berpindah ke tangan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), menggantikan peran selama ini dilakukan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag).
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak seusai menghadiri acara pengukuhan kepengurusan organisasi Matahari Pagi Indonesia di Medan, Sumatera Utara, Jumat (4/7/2025), menegaskan pihaknya sudah siap menjalankan amanah besar ini.
“Ya jadi 2026 sesuai dengan amanah dari Presiden, penyelenggaraan haji sepenuhnya ditangani oleh badan setingkat kementerian, namanya Badan Penyelenggaraan Haji. Jadi 2026 ini penyelenggaraan haji itu sudah pindah dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji,” tutur Dahnil.
Langkah ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola haji yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia. Namun, Dahnil juga mengakui proses peralihan ini masih menemui beberapa hambatan, salah satunya menyangkut regulasi.
“Salah satu hambatannya hari ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji. Saat ini sedang dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR dan Insya Allah tahun ini akan selesai. Nanti, apakah badan ini tetap bernama BP Haji atau menjadi kementerian, itu akan bergantung pada keputusan DPR,” jelasnya.
Kesiapan BP Haji tidak hanya berhenti pada level regulasi. Koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi pun telah dilakukan jauh-jauh hari. Menurut Dahnil, BP Haji sudah membentuk kelompok kerja (kaspos) bersama otoritas haji Arab Saudi untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026 secara komprehensif.
“Saat ini kita sudah melakukan persiapan dini. Jadi, Kementerian Haji Arab Saudi dan BP Haji sudah membentuk kaspos bersama-sama untuk persiapan haji sejak awal, supaya kejadian-kejadian tahun ini tidak terulang lagi,” ungkapnya.
Lebih jauh, Dahnil mengungkapkan, kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi juga akan diperkuat melalui pembentukan Dewan Koordinasi Tinggi. Dewan ini akan berisi pejabat dari kedua negara yang akan fokus tidak hanya pada ibadah haji, tetapi juga kerja sama ekonomi, investasi, dan pembangunan kampung haji.
“Presiden dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman sudah sepakat membentuk yang namanya Dewan Koordinasi Tinggi, yang isinya pejabat Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia untuk mempersiapkan kerja sama strategis,” tambahnya.
Diketahui, BP Haji akan bertanggung jawab atas seluruh aspek pelaksanaan haji tahun 2026. Mulai dari pengaturan transportasi, pelayanan puncak ibadah (masyair), konsumsi jamaah, hingga pengelolaan asrama haji di seluruh Indonesia.
Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan penyelenggaraan haji 2026 akan lebih terstruktur, profesional, dan menempatkan kepentingan jamaah sebagai prioritas utama. (*)
