JAKARTA, kantamedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran mutlak kemiskinan, pendapatan, maupun kekayaan.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, keluarga dalam DTSEN dikelompokkan ke dalam 10 kelompok berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” jelas Amalia, Minggu (30/8/2026).
BPS menekankan, penentuan desil tidak hanya berdasarkan penghasilan atau satu indikator tertentu. Pemeringkatan menggunakan berbagai informasi, antara lain kondisi perumahan, sumber air, energi memasak, aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas melalui metode Proxy Means Test (PMT).
Karena bersifat relatif, posisi desil dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga maupun posisi keluarga tersebut dibandingkan keluarga lainnya. Perubahan satu indikator juga tidak otomatis membuat desil berubah karena seluruh karakteristik diperhitungkan secara bersama-sama.
BPS menyebut pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, survei, pemutakhiran oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan, serta informasi yang disampaikan masyarakat.
Masyarakat yang menemukan data keluarganya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui kanal resmi, seperti Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, maupun Cek DTSEN BPS. Namun, pengajuan tersebut tidak otomatis mengubah posisi desil karena perubahan tetap melalui proses pemutakhiran dan penghitungan berdasarkan metode yang berlaku.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. BPS menyatakan pemutakhiran terus dilakukan agar data semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. (daw)
