jakarta, kantamedia.com – ketua dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri meminta Presiden joko widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati mengaku kecewa sebab saat ini KPK tidak lagi efektif memberantas korupsi di Indonesia sehingga lebih baik dibubarkan saja.
“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif,” kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023).
Megawati mengatakan, sampai saat ini korupsi masih merajalela sementara rakyat masih hidup dalam kemiskinan.
“Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan,” singgung Megawati.
Menurut Megawati, alasan maraknya korupsi ada di ranah penegakkan hukum yang kurang memberikan efek jera.
“Persoalannya penegak hukumnya, mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya,” tegas Megawati.
Megawati bercerita, dirinya pernah menangani polemik 300 ribuan kredit macet saat masih menjabat sebagai kepala negara. Kemudian, KPK sebagai lembaga antirasuah yang dibuatnya pada waktu ini seperti mempertanyakan dan dirasa tidak percaya dengan cara Megawati menangani polemik tersebut.
“Katanya mana mungkin kredit macet itu digugat, malak pengusaha-pengusaha ini, saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya dimana? emangnya di karung?,” singgung Megawati.
Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgassus) pencegahan korupsi Mabes Polri novel Baswedan secara tidak langsung menyetujui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Namun, harus dibuat KPK yang baru untuk benar-benar memberantas tindak pidana korupsi.
“Kalau bagi saya pilihannya tinggal dua, KPK-nya mau diperbaiki atau kalau memang negara atau pemerintah ndak ingin memperbaiki ya sudah dibubarkan, terus bikin yang baru,” kata Novel di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023).
Novel mengatakan bila KPK dibiarkan tidak bekerja akan buang-buang uang negara. Di samping, itu orang-orang semakin lama akan semakin tidak peduli dengan masalah korupsi.
“Dan itu membuat kita semua risau. Jadi masalahnya lebih di situ, bukan kita setuju pembubaran bukan, tapi sekarang pilihannya ada di pemerintah, toh yang melemahkan juga pemerintah sama dpr dengan memilih pimpinan yang bermasalah dan pelemahan secara terorganisasi dari undang-undangnya, dari sistemnya dan lain-lain,” ungkap mantan penyidik senior KPK itu.
Novel mengaku khawatir dengan kerusakan yang terjadi di KPK. Dia meyakini akan sulit memperbaiki Lembaga Antirasuah itu dengan pimpinan yang ada saat ini. Meski dia tidak bisa memprediksi KPK ke depannya.
“Walaupun banyak pihak yang kemudian melihat kerusakan KPK itu begitu parah dengan pimpinan yang sekarang, artinya untuk memperbaiki dengan kondisi yang separah ini biasanya terlalu besar. Jadi, jangan terus kemudian KPK-nya dibubarkan tapi agenda pemberantasan korupsi tidak dilaksanakan, itu ngaco,” tutur Novel. (*/jnp)
