Pasuruan, Kantamedia.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan menerima kritik tajam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Pasuruan terkait anjloknya angka kunjungan pasien berobat maupun rawat inap. Penurunan kualitas pengelolaan manajemen dan sistem pelayanan dituding menjadi pemicu utama merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit milik pemerintah tersebut.
Sorotan tajam tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, H. Abdullah Junaedi, dalam Sidang Paripurna Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Forum legislatif ini berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Pasuruan, Jalan Balaikota Nomor 11, pada Selasa (14/7/2026).
Junaedi menegaskan, pemenuhan fasilitas kesehatan berkualitas merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin optimal oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penurunan drastis jumlah pasien di fasilitas medis ini menjadi rapor merah yang sangat memprihatinkan.
Melalui fungsi pengawasan legislatif, Fraksi PKB membedah tiga penyimpangan mendasar yang sedang melanda RSUD Kota Pasuruan dan memerlukan penanganan segera dari pihak eksekutif:
Pertama, menurunnya tingkat kunjungan pasien merupakan sinyal kuat mulai runtuhnya kepercayaan publik (public trust) akibat kenyamanan dan kecepatan pelayanan RSUD yang kalah bersaing dengan rumah sakit swasta, membawa dampak menurunnya tingkat kunjungan pasien.
Kedua, adanya kepuasan semu manajemen RSUD Kota Pasuruan karena terlena oleh hasil survei yang mendapatkan Angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tinggi. Namun tidak menyadari kalau tuntutan atau komplain riil warga di lapangan semakin dinamis.
Ketiga, fenomena mundurnya dokter spesialis menjadi alarm bahaya bagi manajemen RSUD. “Kami mempertanyakan apakah ada isu ketidakadilan pembagian jasa medis, minimnya fasilitas alat kesehatan, atau iklim kerja yang tidak kondusif hingga mengorbankan hak medis masyarakat,” ujar Junaedi.
Menyikapi krisis internal ini, Fraksi PKB mendesak jajaran eksekutif untuk segera menerjunkan tim evaluasi independen. Tim tersebut bertugas membedah sengkarut manajemen, merombak sistem pelayanan, serta memperbaiki tata kelola insentif bagi tenaga kesehatan.
“RSUD harus dikembalikan sebagai pilihan utama yang tepercaya, bukan pilihan terpaksa bagi masyarakat,” pungkas Abdullah Junaedi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB tersebut. (mul)
