Pj Kepala Daerah Tak Bisa Maju di Pilkada 2024, Kecuali

Para penjabat (Pj) kepala daerah dari tingkat gubernur, hingga bupati tidak bisa maju di Pilkada 2024.

Kantamedia.com – Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali yang berbunyi sebagai berikut.

“Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota.”

Posisi Pj Kepala Daerah selama ini diisi oleh para yang berstatus PNS yang diangkat pemerintah pusat. Jumlah daerah yang diisi oleh penjabat sejak 2022 sampai 2024 sebanyak 272.

UU Tentang Pilkada juga mengatur jika PNS ingin maju Pilkada 2024 maka harus mengundurkan diri terlebih dulu.

Baca juga:
Didampingi Mantan Wali Kota, Rojikinnor Siap Maju di Pilkada Palangka Raya

Tak hanya PNS, aparat TNI, Polri hingga Kepala Desa pun harus mundur jika ingin menjadi peserta Pilkada 2024.

“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan,” bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf t .

Pilkada 2024 akan dihelat serentak di 37 provinsi dan dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia. Pilkada 2024 akan dilakukan pada Rabu, 27 November 2024.

Baca juga:
Berubah Sikap soal Caleg Terpilih yang Maju Pilkada, KPU: Harus Mundur saat Resmi Jadi Paslon

Tahapan Pilkada 2024 Min

(*)

Bagikan berita ini