Pangkalan Bun, Kantamedia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Barat Tahun 2026 di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis (12/2/2026). Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah barat Kalteng.
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Rody Iskandar, Asisten Bidang Administrasi Umum Muhammad Hasyim Muallim, perwakilan TPAKD dari Kabupaten Sukamara, Seruyan, Lamandau, dan Kotawaringin Timur, serta pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Kotawaringin Barat.
Kepala OJK Provinsi Kalteng melalui Manajer Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis, Ika Budhi Pratiwi, menegaskan rapat pleno menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan dan program kerja TPAKD Wilayah Barat.
“Rapat pleno ini memperkuat komitmen bersama agar program TPAKD lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan menjadi kunci dalam memperluas akses keuangan yang inklusif,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar program inklusi keuangan mampu menjangkau pelaku usaha, khususnya UMKM dan masyarakat di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Rody Iskandar menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan daerahnya sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.
“TPAKD berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, sektor pertanian, dan sektor produktif lainnya. Dengan koordinasi yang kuat dan program tepat sasaran, kami optimistis inklusi keuangan semakin merata dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Rapat pleno dilanjutkan dengan pembahasan agenda strategis TPAKD Wilayah Barat Tahun 2026, termasuk evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya serta penyusunan rencana kerja yang selaras dengan kebijakan nasional percepatan akses keuangan daerah. (Mhu).
