Buntok, Kantamedia.com — Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan resmi merampungkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Perubahan 2026 pada Jumat (11/9/2026).
Dalam kesepakatan akhir tersebut, kedua belah pihak sepakat meningkatkan alokasi pos Belanja Tak Terduga (BTT) hingga menyentuh angka Rp10 miliar guna mengantisipasi dampak kemarau panjang.
Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran mengungkapkan, alokasi BTT semula hanya dianggarkan sebesar Rp5 miliar pada APBD murni, lalu diusulkan naik menjadi Rp8 miliar. Namun, mempertimbangkan tingginya kebutuhan operasional penanganan bencana di lapangan, porsi dana Belanja Tak Terduga tersebut akhirnya disepakati melonjak jadi Rp10 miliar.
“Awalnya BTT ini Rp5 miliar, kemudian diproyeksikan ditambah menjadi Rp8 miliar. Namun akhirnya disepakati untuk ditambah lagi menjadi Rp10 miliar,” ujar Farid usai memimpin rapat di Buntok, Jumat sore (11/9/2026).
Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, penebalan dana Belanja Tak Terduga sangat krusial mengingat BMKG memprediksi fenomena kemarau bakal berlangsung lama hingga awal tahun depan.
“Dengan kondisi kemarau panjang ini memerlukan anggaran besar dan penggunaannya riil di lapangan yang dilaksanakan satuan tugas (Satgas) di lapangan,” tegasnya.
Menunggu Realisasi TKD
Meski seluruh struktur dan kegiatan pada RAPBD-P 2026 telah tuntas dibahas, Farid memberi catatan khusus terkait kepastian penyaluran Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang kerap tidak menentu. Menurutnya, pemkab harus proaktif mengawal dana transfer tersebut agar program yang direncanakan tidak terhambat.
“TKD ini kadang-kadang turunnya tidak jelas. Bisa turunnya sekian dan kalau tidak diurus ke pemerintah pusat, dananya tidak turun ke pemerintah daerah,” kata Farid.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Selatan Ita Minarni pun menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS RAPBD-P 2026 telah diselesaikan.
Terkait sejumlah catatan perbaikan yang dihasilkan pada rapat Badan Anggaran dan TAPD, sebut Ita, akan segera ditindaklanjuti sebelum tahapan berikutnya.
“Terkait catatan perbaikan akan kita selesaikan dan mudah-mudahan pada Senin pekan depan (14/9/2026) sudah diparipurnakan,” kata Ita Minarni. (pri)
