Kantamedia.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama kementerian terkait kini sedang merumuskan skema matang untuk pelaksanaan rekrutmen abdi negara. Langkah ini diambil guna memastikan kuota dan formasi kebutuhan riil aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat maupun daerah benar-benar akurat sebelum pendaftaran dibuka.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa sinergi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan RB) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Evaluasi mendalam ini melibatkan seluruh pemerintah daerah dan instansi vertikal demi mendapatkan angka kebutuhan pegawai yang valid.
“Kami saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya,” ujar Zudan saat memberikan keterangan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
Di samping persiapan tersebut, pemerintah saat ini juga berfokus menyelesaikan agenda rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus untuk posisi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Tidak hanya itu, proses penyaringan calon mahasiswa dan taruna untuk sejumlah sekolah kedinasan juga sedang memasuki tahap akhir.
“Sedang berjalan, rekrutmen untuk sekolah rakyat, untuk PPPK sedang berjalan. Bulan ini kita sedang akan menyelesaikan untuk seleksi sekolah kedinasan. Seperti untuk IPDN, STAN, sekolah statistik, intelijen,” jelasnya.
Zudan menambahkan bahwa pengumuman resmi mengenai jadwal dan detail teknis pelaksanaan seleksi CPNS 2026 nantinya akan disampaikan langsung oleh Menpan RB Rini Widyantini setelah seluruh tahapan sinkronisasi data selesai.
“Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan, nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita melaksanakan,” imbuhnya.
Pemetaan Formasi dan Penataan Tenaga Honorer
Proses kalkulasi kuota dalam agenda seleksi CPNS tahun ini memerlukan ketelitian tinggi mengingat jumlah ASN aktif di Indonesia saat ini telah menembus angka 6,7 juta orang. Pemerintah harus cermat membagi proporsi antara kebutuhan pegawai tetap dan pegawai kontrak agar tidak membebani anggaran negara.
“Jadi, kita itu sedang menghitung masih perlu PPPK berapa, masih perlu CPNS berapa. Ini kita hitung secara matang. Karena ASN kita sekarang sudah 6,7 juta,” tutur Zudan.
Langkah berikutnya, BKN bakal menyisir balik pos jabatan spesifik di tiap kementerian dan lembaga yang mendesak untuk diisi oleh PNS. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, Zudan mengimbau para pejabat kepala daerah untuk segera menuntaskan proses pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN menjadi PPPK guna memberikan jaminan kejelasan status kerja mereka.
“Ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa. Kemudian PPPK yang belum selesai. Ini juga saya minta para kepala daerah yang belum mengangkat PPPK-nya, itu segera diselesaikan,” tegasnya. (*/pri)
