Kantamedia.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital guna menghadirkan pelayanan publik yang efisien dan responsif bagi masyarakat.
Pesan krusial tersebut ditegaskan Presiden Prabowo saat memimpin Taklimat Presiden pada pembukaan Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Senin (20/7/2026). Menurut Presiden, integrasi teknologi menjadi langkah mutakhir dalam memangkas alur birokrasi yang membebankan warga.
“Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi,” tegas Presiden Prabowo.
Kepala Negara menekankan kewajiban pemerintah dalam menyediakan sarana fasilitas umum yang proporsional. Komitmen tersebut di antaranya diwujudkan lewat pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), yaitu pusat integrasi layanan yang menghimpun berbagai urusan dari kementerian/lembaga pusat, pemda, BUMN, BUMD, hingga sektor privat.
“Kita juga telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” ungkap Presiden.
Catatan tersebut menunjukkan kehadiran MPP fisik telah mencakup 62 persen dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku instansi pembina terus melakukan asistensi ke daerah agar percepatan kemudahan akses ini dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain penguatan fasilitas fisik, Presiden Prabowo mendesak penyempurnaan ekosistem digital secara menyeluruh. Beliau menolak pemanfaatan teknologi yang sporadis tanpa interoperabilitas antar-aplikasi.
“Digitalisasi mutlak harus dilakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama,” lanjut Presiden.
Transformasi Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Merespons arahan Presiden, Menteri PANRB Rini Widyantini seusai sidang menyatakan bahwa perumusan sistem digital terpadu kini tengah diprioritaskan demi mengakselerasi tata kelola pemerintahan berbasis masyarakat.
Langkah ini dirancang untuk menyatukan seluruh kanal informasi sehingga tercipta keterpaduan layanan. Menteri Rini menerangkan, ketersediaan platform terintegrasi akan memperkuat sistem back-office agar setiap bentuk layanan bergerak—baik langsung maupun mandiri—berjalan secara efektif.
“Layanan digital tidak akan menggantikan pelayanan publik, melainkan membuat setiap kanal layanan bekerja lebih terpadu menuju Satu Negara Satu Pengalaman,” jelas Menteri Rini.
Melalui arah kebijakan ini, perbaikan pelayanan publik dirancang dengan pendekatan berorientasi manusia (human-centered public service), yang mengawal kebutuhan warga dari masa lahir hingga tutup usia. Langkah inovatif ini tak sekadar berfokus pada reformasi tata kelola internal, namun berakar langsung pada kenyamanan masyarakat selaku pengguna utama layanan negara. (*/pri)
