Kantamedia.com — Pemerintah bakal merombak total tata kelola penyaluran bantuan masyarakat dengan menghadirkan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence). Jika tidak ada arah melintang, pengoperasian sistem anyar ini ditargetkan mulai berjalan secara nasional pada kurun Oktober hingga November 2026.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa penanganan digitalisasi skema bantuan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya kini tengah mematangkan seluruh persiapan teknis agar tahap peluncuran awal (roll out) dapat terealisasi pada pekan ketiga Oktober 2026.
“Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai,” kata Luhut dalam jumpa pers di Kantor DEN, Kamis (10/9/2026).
Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menerangkan, tantangan terbesar saat ini terletak pada pembenahan akurasi data penerima manfaat, khususnya terkait pengelompokan tingkat kemiskinan berdasarkan desil. Kendati begitu, ia optimistis koordinasi lintas lembaga yang solid mampu mengurai hambatan tersebut sebelum sistem resmi diluncurkan oleh Presiden.
Sistem digital ini membawa perubahan fundamental pada mekanisme pembagian bansos. Skema subsidi produk secara bertahap akan dihapus dan digantikan dengan penyaluran dana tunai yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing warga penerima manfaat.
Guna mendukung kelancaran distribusi dana bansos secara langsung, pemerintah siap memfasilitasi pembuatan rekening bank tanpa dipungut biaya bagi masyarakat. Pada tahap awal, program penataan Perlinsos ini membidik sasaran sekitar 50 juta jiwa dari kelompok masyarakat paling miskin di tanah air.
“Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat,” tutur Luhut.
Ia menambahkan, jumlah penerima manfaat bansos sebanyak 50 juta jiwa tersebut sifatnya masih dinamis dan berpotensi bertambah sesuai dengan verifikasi data riil di lapangan seiring berjalannya mekanisme anyar ini. (*/pri)
