Kantamedia.com – Kementerian Sosial tengah mematangkan strategi perluasan akses bantuan sosial (bansos) dengan menggandeng jaringan koperasi tingkat bawah. Langkah ini diwujudkan melalui rencana pemanfaatan Kopdes Merah Putih sebagai salah satu kanal utama penyaluran berbagai program stimulus pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program perlindungan sosial reguler yang selama ini berjalan, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), ke depan sangat berpeluang diintegrasikan dengan jaringan koperasi ini. Integrasi tersebut diharapkan mampu memotong rantai birokrasi dan mendekatkan akses finansial kepada para keluarga penerima manfaat.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menambahkan, efisiensi skema baru ini dapat terwujud berkat adanya kolaborasi infrastruktur. Setiap unit Kopdes Merah Putih nantinya akan dilengkapi dengan gerai perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menopang seluruh proses transaksi dan pencairan dana bantuan.
“Tentu ke depan kita akan coba juga bisa disalurkan melalui kopdes-kopdes, karena di kopdes nanti kan ada gerai-gerai. Salah satunya tentu gerai dari Bank Himbara,” ujar Gus Ipul setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam.
Saat ini, blueprint kebijakan tersebut masih dalam fase penyelarasan intensif antar-kementerian dan lembaga terkait. Guna menguji keandalan sistem sebelum diadopsi secara nasional, pemerintah menjadwalkan agenda uji coba (pembuktian konsep) di beberapa wilayah sampel yang ditargetkan mulai berjalan pada Agustus 2026.
Jika seluruh instrumen kesiapan teknologi dan sumber daya manusia di lapangan terbukti solid, diversifikasi saluran pencairan ini akan langsung diterapkan secara menyeluruh untuk semua rumpun bantuan sosial Kemenkes.
“Semua sebenarnya sih. Kalau memang sudah siap, semua (bansos) bisa nanti,” urai Gus Ipul memproyeksikan fleksibilitas program tersebut.
Ia menegaskan bahwa konsentrasi utama kabinet saat ini adalah menerjemahkan visi jangka panjang Kepala Negara ke dalam skema operasional yang minim celah korupsi dan salah sasaran. Oleh sebab itu, pemerintah tidak akan terburu-buru melakukan implementasi massal sebelum seluruh fasilitas penunjang di tingkat desa benar-benar siap beroperasi secara optimal.
“Jadi, yang penting hari ini adalah menerima arahan presiden, bagaimana program strategis ini diperkuat dan dipertajam implementasinya,” tutup Gus Ipul. (*/pri)
