Insiden bermula ketika ratusan demonstran yang tertahan di luar area mencoba menerobos barikade keamanan. Massa secara bergelombang mendorong pintu gerbang hingga empat unit pagar gedung DPRD Kalsel ambruk. Robohnya barikade baja ini dimanfaatkan peserta aksi untuk merangsek ke dalam halaman instansi legislatif tersebut.

Kondisi makin tak terkendali saat ribuan mahasiswa berhadapan langsung dengan personel kepolisian yang bersiaga di dalam area gedung. Bentrokan fisik dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam peritiwa tersebut, seorang anggota polisi tersungkur dan mengalami sesak napas. Sementara itu, tim medis di lapangan harus menagani sedikitnya lima mahasiswa yang pingsan serta mengalami gangguan pernapasan akibat berdesakan.

Eskalasi ketegangan perlahan mereda setelah jajaran kepolisian mengambil langkah persuasif dengan mengimbau massa agar menahan diri. “Adik-adik harap jangan terprovokasi oleh pihak lain. Tolong tetap tertib,” tegas salah satu petugas kepolisian melalui pengeras suara di lokasi kejadian.

Setelah situasi kondusif, perwakilan massa diterima untuk berdialog secara langsung dengan jajaran anggota legislatif setempat. Kendati aksi unjuk rasa ini terjadi di Banjarmasin, dinamika pengawalan isu lingkungan dan krisis daerah seperti ini juga kerap menjadi perhatian instansi wakil rakyat di wilayah tetangga, termasuk dprd kalteng, dalam merespons aspirasi masyarakat lintas batas regional Kalimantan.

Dalam orasi dan lembar tuntutannya, massa BEM mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menanggulangi bencana kabut asap serta mengatasi berbagai krisis sosial-ekonomi yang melanda Kalsel. Mereka menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum seluruh poin tuntutan diakomodasi oleh pemangku kebijakan. Aksi ini turut mendapat dukungan dari elemen buruh, pedagang kecil, pengemudi ojek daring, hingga pengemudi logistik.

Tak hanya kalangan akademisi, kemelut lingkungan ini juga memantik keprihatinan masyarakat sipil. Yaya, seorang ibu rumah tangga yang turut bergabung dalam barisan aksi, menyuarakan beratnya beban hidup warga selama tiga bulan terakhir akibat krisis ekologi.

“Kami resah selama ini kabut asap hampir tiga bulan, air PAM asin,” ungkap Yaya di hadapan massa aksi.

Ia membeberkan bahwa pekatnya paparan asap dan kelangkaan air bersih telah mengganggu aktivitas harian warga, mulai dari mengasuh anak hingga mencari nafkah. Yaya juga menyoroti jatuhnya korban jiwa dari pihak relawan maupun masyarakat umum akibat bencana ini.

“Sudah ada berapa korban yang berjatuhan. Termasuk pemadam kebakaran, guru dan lain sebagainya. Mana tanggung jawab dari pemerintah!” seru Yaya menegaskan tuntutannya. (*/pri)

Artikel Massa Robohkan 4 Pagar Gedung DPRD Kalsel pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut usulan yang mengemuka dalam Tanwir XXXIII IMM di Malang, Jawa Timur pada Oktober 2025. Usulan itu kemudian dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pleno DPP IMM. Dengan keputusan ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Kalimantan Selatan resmi memikul tanggung jawab sebagai panitia tuan rumah.

Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak menyatakan, keputusan itu diambil melalui mekanisme permusyawaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
(ART) IMM Pasal 26 tentang Muktamar.

“Berdasarkan proses pengusulan dalam Tanwir XXXIII dan tindak lanjut melalui Rapat Pleno DPP IMM, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai tuan rumah Muktamar XXI. Keputusan ini merupakan amanah organisasi yang harus dipersiapkan secara matang dengan melibatkan seluruh elemen Ikatan,” kata Zaki, melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi kantamedia.com, Minggu (18/10/2026).

Tahapan menuju Muktamar sebenarnya telah berjalan. Pada 2–5 September 2026, DPP IMM menggelar Tanwir XXXIV di Tangerang, Banten, sebagai Tanwir Pra-Muktamar. Forum itu
menetapkan lima calon Ketua Umum DPP IMM, yakni Muh. Akmal Ahsan, Ode R. Prabtama, Devi Kurniawan, Muh. Idil, dan Ari Harahap.  Kelima kandidat itu akan mengikuti tahapan pemilihan di Muktamar XXI untuk memperebutkan posisi tertinggi kepemimpinan IMM di tingkat nasional.

Selain itu, Tanwir menetapkan 52 calon formatur DPP IMM serta membahas dan merumuskan materi tanfidz yang akan disahkan dalam Muktamar.

Zaki mengakui, Muktamar kali ini akan diwarnai kontestasi gagasan dan perebutan kursi kepemimpinan. Namun, ia menilai dinamika tersebut wajar dalam organisasi kader. “Muktamar adalah ruang bersama. Perbedaan gagasan dan dinamika kontestasi pemilihan kepemimpinan baru merupakan bagian dari demokrasi organisasi, tetapi semuanya harus bermuara pada kemajuan IMM serta kontribusi yang lebih besar bagi bangsa, umat, dan Persyarikatan Muhammadiyah,” ujarnya.

Kalimantan Selatan bukan nama baru dalam sejarah IMM. Provinsi ini pernah menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) II IMM pada 26–30 November 1967, hanya tiga tahun setelah organisasi tersebut didirikan di Yogyakarta pada 14 Maret 1964. Lebih dari setengah abad kemudian, Kalimantan Selatan kembali dipercaya menggelar Tanwir XXXI IMM pada 12–14 Maret 2023 yang menghasilkan Deklarasi Banjarmasin.

DPP IMM berharap rekam jejak itu menjadi modal bagi Kalimantan Selatan untuk menggelar Muktamar yang inklusif dan berjalan lancar, sekaligus meneguhkan kembali tiga pilar dasar yang menjadi ciri gerakan IMM, yakni religiusitas, intelektualitas, dan humanitas.

DPP IMM juga mengajak seluruh pimpinan, kader, alumni, dan keluarga besar Muhammadiyah untuk ikut menyukseskan Muktamar XXI. Melalui forum ini, organisasi berharap konsolidasi internal makin kuat, solidaritas kader tetap terjaga, dan arah gerakan IMM ke depan kian relevan dengan tantangan zaman. (pri)

Artikel Kalsel Jadi Tuan Rumah Muktamar XXI IMM Tahun 2027 pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Keputusan itu ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM dalam Rapat Pleno, setelah tim melakukan verifikasi terhadap kesiapan daerah-daerah yang mengajukan diri. Ketua DPP IMM Bidang Organisasi, Rahmat Syarif, menyebut ada enam provinsi yang mendaftar sebagai calon tuan rumah. Dari hasil penilaian, Kalimantan Selatan dinilai paling siap menggelar agenda lima tahunan IMM itu.

“Ada enam provinsi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Muktamar. Setelah melalui proses verifikasi, DPP IMM bersepakat menetapkan Kalimantan Selatan sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar XXI IMM,” ujar Rahmat dalam keterangannya.

Waktu Persiapan dan Dampak Ekonomi

Rahmat menjelaskan, pemilihan waktu pada Januari 2027 dimaksudkan agar panitia dan kader IMM di berbagai daerah punya ruang persiapan yang memadai.

“Januari 2027 adalah waktu yang ideal untuk memaksimalkan seluruh persiapan. Kami ingin Muktamar ini berjalan lancar, sukses, dan menggembirakan bagi seluruh kader IMM se-Indonesia,” katanya.

Ia memperkirakan ribuan kader IMM dari Sabang sampai Merauke akan berkumpul di Kalimantan Selatan. Selain sebagai ajang konsolidasi dan silaturahmi nasional, kehadiran massa IMM diharapkan ikut menggerakkan ekonomi setempat.

“Ribuan kader IMM akan hadir di Kalimantan Selatan, dan kami berharap kehadiran kami dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di Kalimantan Selatan, khususnya sektor UMKM dan pariwisata,” ujarnya.

Momentum Regenerasi Kepemimpinan

Rahmat, yang juga tercatat sebagai calon formatur DPP IMM, menegaskan bahwa Muktamar XXI menjadi titik penting regenerasi kepemimpinan organisasi. Forum tertinggi IMM ini akan memilih kepengurusan baru sekaligus menjadi wadah evaluasi dan perumusan arah strategis ke depan.

Sejauh ini, tercatat lima calon ketua umum dan 52 calon formatur yang akan bersaing dalam proses pergantian kepemimpinan tersebut.

“Selain menjadi momentum evaluasi dan merumuskan arah strategis organisasi ke depan, Muktamar juga momentum regenerasi kepemimpinan IMM untuk periode mendatang,” pungkasnya. (*/pri)

Artikel Muktamar XXI IMM di Kalsel, Lima Calon Ketua Umum Bersaing pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat adanya tambahan 437 penerbangan terdampak dibandingkan data per 13 Oktober 2026, yang saat itu berjumlah 2.021 penerbangan. Pada periode 13–17 Oktober 2026, sebaran asap juga menjangkau Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, menambah daftar wilayah yang sebelumnya sudah terdampak, yakni Kalimantan, Papua, dan Sumatera.

Dari total tersebut, 1.080 penerbangan tertunda (delay), sedangkan 1.324 penerbangan dibatalkan atau ditunda. Situasi ini memunculkan pertanyaan di kalangan penumpang: apakah maskapai wajib memberikan ganti rugi bila penerbangan batal akibat asap karhutla?

Merujuk laman resmi Kemenhub pada Kamis (8/10/2026), asap yang membuat jarak pandang turun di bawah batas minimum operasional membahayakan keselamatan penerbangan. Karena itu, maskapai dapat menunda, membatalkan, atau mengalihkan penerbangan setelah mengevaluasi kondisi di lapangan.

Tanggung jawab maskapai dalam situasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yang diubah dengan PM 89 Tahun 2015.

Apakah Penumpang Berhak atas Ganti Rugi akibat Karhutla?

Pembatalan penerbangan karena asap karhutla tidak otomatis mewajibkan maskapai membayar kompensasi. Faktor cuaca yang mengancam keselamatan, termasuk kabut, asap, dan jarak pandang di bawah standar minimum, dapat menjadi dasar pembebasan maskapai dari tanggung jawab ganti rugi atas keterlambatan sesuai aturan yang berlaku.

Meski begitu, bebasnya maskapai dari kewajiban tersebut tidak menghapus hak penumpang atas tiketnya. Penumpang tetap berhak mendapat penanganan, termasuk pengalihan ke penerbangan lain atau pengembalian biaya tiket jika persyaratannya terpenuhi.

Hak Penumpang jika Penerbangan Dibatalkan akibat Karhutla

Dalam keadaan kahar (force majeure), penumpang dapat mengajukan pengembalian biaya jasa angkutan udara (refund) atas tiket yang sudah dibeli. Nilai pengembalian dan biaya administrasi mengikuti ketentuan yang berlaku.

Potongan administrasi pada refund karena force majeure berbeda menurut kelas layanan maskapai: 20 persen untuk full service, 15 persen untuk medium service, dan 10 persen untuk no-frills.

Selain refund, penumpang bisa memilih pengalihan penerbangan sesuai kondisi operasional maskapai. Jika jadwal berubah dan penumpang tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya ataupun ke maskapai lain, tersedia ketentuan penyediaan akomodasi agar penumpang dapat berangkat keesokan harinya.

Dengan demikian, penumpang terdampak pembatalan akibat asap karhutla disarankan memantau informasi resmi dari maskapai mengenai opsi pengalihan jadwal, pengembalian tiket, dan layanan lain yang tersedia. (*/pri)

Artikel 2.458 Penerbangan Terdampak Asap Karhutla, Ketahui Hak Penumpang pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja menyampaikan hal itu di Mataram. Ia memastikan keberangkatan ditempuh lewat jalur udara. “Berangkat jalur udara,” ujarnya.

Ratusan anggota Brimob itu terbagi dalam dua Satuan Setingkat Kompi (SSK). Di Kalteng, mereka akan membantu memadamkan api di sejumlah titik karhutla dan berada di bawah kendali operasi (BKO) Polda Kalteng.

“Harapannya, mereka bisa bantu memadamkan api di tengah bencana karhutla di wilayah Kalimantan Tengah,” tutur Kapolda.

Menurut Kalingga, Polda Kalteng yang akan menentukan penempatan personel serta teknis pemadaman sesuai kondisi di lapangan. Pasukan juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Durasi Penugasan dan Perbekalan

Lama penugasan, kata Kapolda, bersifat situasional. Perkiraan awalnya sekitar dua hingga tiga pekan. Seluruh perbekalan personel disiapkan oleh Polda Kalteng.

Kalingga juga berpesan agar seluruh anggota menjaga profesionalitas dan kesehatan serta mematuhi standar operasional prosedur (SOP) selama bertugas.

“Yang utama adalah bagaimana personel bisa menjaga kesehatan. Sebanyak 200 personel berangkat dan 200 personel kembali pulang dengan selamat,” ujarnya.

Pengerahan Brimob dari luar daerah ini menambah tenaga bagi upaya pemadaman karhutla di Kalteng, yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni. (*/pri)

Artikel Polda NTB Kirim 200 Personel Brimob ke Kalteng Bantu Padamkan Karhutla pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Sebagian korban ditemukan dalam kondisi mengapung di permukaan air, sedangkan yang lain terdampar di garis pantai. Lokasi penemuan jenazah pun terus bergeser hingga mendekati perbatasan Kalimantan Barat.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menjelaskan, jenazah-jenazah itu terseret arus dan gelombang sebelum akhirnya tersangkut di tepi pantai.

“Karena memang posisinya (jenazah korban) sudah terbawa ombak atau arus. Hingga akhirnya, terdampar di tepi-tepi pantai,” ujarnya.

Meski sebagian korban ditemukan dekat wilayah Kalbar, seluruh jenazah tetap dibawa ke Kantor SAR Palangkaraya agar proses evakuasi berjalan lebih cepat.

Selain jenazah, Tim SAR juga menemukan life raft atau perahu karet milik KM Virgo Transport 8 di perbatasan Kalteng dan Kalbar. Sebaran temuan yang kian luas itu menjadi alasan utama Basarnas memperluas area penyisiran, baik di permukaan air maupun di sepanjang pesisir.

Seiring dihentikannya operasi penyelaman pada bangkai kapal, fokus pencarian kini dialihkan ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Meski begitu, pusat komando operasi tetap berada di Banjarmasin.

“Dalam pengerahan kekuatan tidak mungkin kita mengerahkan dari sini menuju ke sana. Sehingga kita melibatkan kantor SAR yang ada di wilayah-wilayah tersebut,” kata Syafii menjelaskan.

Syafii menegaskan, operasi SAR tetap berjalan di permukaan dan kawasan pesisir. Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan proses salvage untuk mengangkat badan kapal sekaligus mengevakuasi korban yang diduga masih terjebak di dalamnya.

“Operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan selama proses salvage berlangsung. Fokus operasi dialihkan dan dioptimalkan melalui pencarian permukaan dan pesisir pantai,” katanya.

Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga upaya pencarian korban hilang tetap berjalan sekaligus menghindarkan para penyelam dari risiko bahaya. Tim di lapangan juga terus mengevaluasi kemungkinan jalur hanyut para korban secara berkala.

Berdasarkan data akumulasi hingga Minggu, 4 Oktober 2026, sebanyak 190 dari 243 penumpang KM Virgo Transport 8 telah dievakuasi. Rinciannya, 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 penumpang lainnya masih dinyatakan hilang. (*/pri)

Artikel Sudah 26 Korban KM Virgo Transport 8 Ditemukan di Perairan Kalteng pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Pasuruan, Hermanto menyebut QRIS dipilih karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat di era digital. Menurutnya, ponsel kini hampir selalu berada dalam genggaman setiap orang, sehingga pembayaran lewat QRIS lebih praktis.

Selain itu, juru parkir (jukir) tidak lagi memegang uang tunai. Setiap pembayaran langsung masuk ke kas daerah. Dengan begitu, peluang kebocoran dari sektor parkir bisa ditekan.

“Keunggulan sistem QRIS, pembayaran retribusi parkir lebih cepat dan lebih mudah, tinggal klik di HP, transaksi selesai. Tidak ada lagi orang bingung mencari uang receh. Tidak ada lagi pengembalian uang kecil dari jukir. Dan yang pasti, pembayaran pas sesuai ketentuan, roda dua Rp2 ribu, roda empat Rp3 ribu,” ujar Hermanto di kantor Terminal Wisata Untung Suropati, Kelurahan Kandangsapi, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Kamis (24/9/2026).

Voucher untuk Warga Tanpa Ponsel

Bagi pengendara yang tidak memiliki ponsel atau sedang tidak membawanya, Pemkot menyediakan voucher sebagai alat bayar alternatif. Voucher dijual di gerai maupun titik lain yang disiapkan Dishub di sekitar lokasi parkir, seperti alun-alun.

Seperti pada QRIS, jukir tidak menerima uang tunai. Mereka hanya mengumpulkan sobekan voucher dari pengguna parkir, lalu menyetorkannya ke kantor Dishub untuk dicocokkan dengan sobekan yang dipegang kantor pelayanan. Dari pencocokan itu, besaran pendapatan parkir yang harus disetor ke kas daerah dapat diketahui.

“Pendapatan dari penjualan voucher akan disetorkan ke kas daerah setiap hari. Ini lebih efisien karena tidak ada lagi jemput setoran dari jukir. Jukir juga mendapat bagi hasil 40 persen dari nilai voucher yang terkumpul. Jumlah jukir resmi di Kota Pasuruan ada 109 orang. Voucher ini diproduksi Peruri dan tidak bisa dipalsu atau digandakan karena memiliki nomor seri dan barcode,” terang Hermanto.

Satgas Parkir Bekerja 24 Jam

Untuk memastikan sistem berjalan lancar, Dishub akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Parkir yang beranggotakan unsur TNI, Polri, dan masyarakat yang ditunjuk Dishub. Satgas bertugas memantau pelaksanaan parkir non tunai serta menindak jukir yang melakukan pungutan liar (pungli).

Satgas bekerja selama 24 jam dalam dua grup piket. Tiap grup terdiri atas enam orang dengan jam kerja 12 jam, sehingga dibutuhkan 12 personel. Setiap personel menerima honor Rp75 ribu per piket.

Target Pendapatan Parkir

Hermanto menyebut sistem ini rencananya diluncurkan pada akhir September atau awal Oktober 2026. Ia berharap penerapan parkir non tunai dapat menunjukkan potensi pendapatan sebenarnya dari sektor parkir sehingga target ke depan lebih realistis.

“Selama ini pendapatan dari sektor parkir ditarget Rp2,5 miliar per tahun. Realisasinya sampai hari ini kami mampu menyetorkan Rp500 juta. Meski begitu, angka ini sudah mengalami perkembangan signifikan dibanding empat bulan lalu. Sampai akhir tahun ini kami menargetkan total Rp700 juta hingga Rp800 juta,” pungkasnya. (mul)

Artikel QRIS dan Voucher Jadi Terobosan Dishub Kota Pasuruan Genjot PAD Parkir pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Persetujuan tersebut diketok oleh Pimpinan Sidang, H.Muhammad Toyib untuk menjadi Keputusan Rapat setelah mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi yang secara bulat menyatakan setuju Raperda tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) Tahun 2026 dengan berbagai catatan, masukan, kritik, maupun saran.

Secara umum, Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Yang dibacakan oleh masing-masing juru bicaranya berpandangan sama bahwa perubahan APBD tidak hanya sekedar merubah angka-angka, tapi harus menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan pendapatan, kebutuhan belanja, kondisi fiskal daerah dan prioritas pelayanan masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PKB, Bahrudien Akbar Wahyudi, S.E., M.M.

Seluruh fraksi juga mencermati postur anggaran perubahan yang bertambah besar sekitar 1,6% menjadi Rp936,55 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp920,99 miliar. Namun angka itu belum signifikan untuk memperlebar ruang fiskal yang relatif kecil akibat program efisiensi anggaran.

Untuk meningkatkan PAD Kota Pasuruan, Fraksi PKB mendesak pemerintah agar melakukan optimalisasi aset daerah yang tidur seperti gedung eks Carrefour, lahan pertanian eks bengkok dan optimalisasi rumah susun, serta aset daerah lainnya.

Untuk meningkatkan ruang fiskal, sebagian besar fraksi memuji upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan PAD yang diproyeksikan berdasarkan RPJMD rata-rata sekitar 4,90%. Di perubahan anggaran tahun 2026 ini PAD diproyeksikan naik meski relatif kecil dari Rp. 217.210.350.950,00 menjadi Rp217.215.130.951,00 atau bertambah sebesar Rp.4,7 juta. Namun, dalam pelaksanaannya, perlu diterjemahkan menjadi target yang konkret dan terukur, sehingga perkembangan PAD dapat dievaluasi bukan hanya dari sisi persentase, tetapi juga dari kontribusi masing-masing sumber pendapatan.

“Kemandirian fiskal daerah bukan sekadar meningkatkan angka PAD, tetapi meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan masyarakat melalui kekuatan ekonominya sendiri,” ucap juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Mahfud Kusaeri, S.T.

Hal yang sama juga disampaikan juru bicara Fraksi Amanat Perubahan Indonesia Raya (F-API) Ita Fidayanti, S.Pd. Fraksi API merekomendasikan pemerintah untuk segera menata kembali Akuntabilitas Tata Kelola BUMD (PDAM). Sebab, tingkat kehilangan air akibat dicuri atau kebocoran pipa air sudah masuk katagori memprihatinkan, mencapai 40%-41%. Hal ini mengakibatkan penurunan target laba bersih.

“Fraksi API meminta Pemkot tidak hanya melakukan penanganan teknis bersifat rutin semata. Harus ada evaluasi manajemen secara total dan terukur agar kebocoran sistemik dan dugaan pencurian air dapat diselesaikan secara tuntas demi menyelamatkan keuangan BUMD,” kata Ita Fidayanti.

Fraksi API juga mendorong pemerintah agar mempercepat digitalisasi pemungutan parkir di tepi jalan menggunakan sistem QRIS guna menutup celah kebocoran pendapatan dari sektor parkir, serta penataan ulang titik parkir dan pola kerjasama harus segera direalisasikan demi mewujudkan tata kelola retribusi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi target.

Fraksi Persatuan Hati Nurani merekomendasikan agar optimalisasi PAD diarahkan pada; digitalisasi pemungutan, integrasi basis data wajib pajak dan wajib retribusi, intensifikasi kepatuhan, optimalisasi aset daerah, serta penutupan potensi kebocoran penerimaan; bukan semata-mata melalui peningkatan tarif atau beban kepada masyarakat. Dengan demikian, peningkatan PAD dapat menjadi indikator membaiknya kualitas tata kelola keuangan, bukan sekadar bertambahnya beban masyarakat.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan catatan kepada pemerintah agar mengubah paradigma pelaksanaan anggaran dari sekadar terserap menjadi berdampak. Sebab, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari berapa persen anggaran yang terserap.

“Karena itu, kami berharap seluruh perangkat daerah tidak hanya mengejar realisasi keuangan, tetapi juga memastikan realisasi fisik, output, outcome, dan manfaat program. Setiap OPD perlu memiliki jawaban yang jelas terhadap empat pertanyaan: Apa yang dikerjakan? Berapa anggarannya? Apa hasilnya? Apa manfaatnya bagi masyarakat? Inilah yang menurut kami harus menjadi semangat utama pelaksanaan Perubahan APBD 2026,” kata juru bicara F-PKS, Muhammad Suci Mardiko, S.T.

Pemaparan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi juga menyinggung permasalahan semerawutnya data desil. Fraksi PKS mengapresiasi langkah pemerintah telah mengaktifkan operator SIKS-NG di 34 kelurahan yang bertugas memberikan sosialisasi ke masyarakat, proses pemutakhiran data dan mekanisme sanggah. Namun, F-PKS mendorong agar proses pemutakhiran DTSEN semakin memperkuat keterlibatan RT/RW, petugas Kelurahan, Kecamatan, Dinas Sosial dan Pemerintah Kota.

“Dinamika data usul dan sanggah juga perlu dianalisis secara berkala sehingga Wali Kota memiliki informasi yang cukup untuk mengambil kebijakan. Jangan sampai kita memiliki data yang semakin digital, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru semakin sulit mendapatkan akses bantuan,” ujar Suci Mardiko.

Meski diwarnai banyak catatan, saran, serta rekomendasi, seluruh fraksi memberikan apresiasi kepada esksekutif yang telah menyusun Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun 2026 dengan menitik beratkan pada efisiensi anggaran, keselarasan perencanaan, serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat,

“Dengan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang terbatas, kenaikan tersebut harus dikawal secara ketat. Fraksi Partai Golkar mendukung percepatan pelaksanaan oleh Eksekutif dengan tetap menjamin efisiensi, kualitas, dan akuntabilitas,” tegas juru bicara Fraksi Partai Golkar, Muhammad Munif.

Disetujuinya Reperda Perubahan APBD Tahun 2026 ini diapresiasi oleh Walikota Pasuruan Adi Wibowo. Dia mengakui bahwa pembahasan demi pembahasan mulai dari sidang paripurna l sampai paripurna lV terasa berbeda. Dalam setiap pembahasan ada suasana kebatinan yang sama. Kedalaman pembahasan terasa mendalam. beberapa catatan dari fraksi-fraksi semangatnya sama bahwa APBD dengan keterbatasan fiskal benar-benar bisa diimplementasikan.

Menurutnya, sebagai pemerintahan daerah eksekutif dan legislatif punya semangat yang sama bahwa APBD perubahan ini disusun dengan semangat untuk mengemplementasikan program, misi-visi dan juga harapan dari masyarakat.

“Hari ini kami mengapresiasi dan juga rasa hormat kami kepada masukan-masukan yang begitu luar biasa dan ini menjadi catatan bahwa di setiap pembahasan yang kita lakukan bukan selesai dalam pembahasan tapi termanivestasikan, terejahwantahkan dalam realitas dan menjadi landasan bahwa pembahasan perubahan anggaran keuangan ini menjadi landasan yang berkesinambungan untuk pembahasan RAPBD Tahun 2027,” kata Adi Wibowo. (mul)

Artikel DPRD Kota Pasuruan Setujui Raperda Perubahan APBD Tahun 2026 pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kasubsi PIDM Seksi Humas Polres Melawi Aiptu Samsi membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebut korban ditemukan meninggal dunia pada Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi karhutla.

“Benar, kejadian hari Minggu tanggal 20 September 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Labang, Desa Labang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi,” ungkap Samsi, dilansir dari detikKalimantan, Selasa (22/9/2026).

Menurut Samsi, korban merupakan warga setempat yang tinggal di Dusun Labang. Jenazah Untui ditemukan berada di kawasan yang terbakar, tak jauh dari posisi sepeda motor yang biasa ia kendarai.

“Korban ditemukan di lokasi kebakaran tidak jauh dari sepeda motor yang digunakannya,” jelasnya.

Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus tersebut. Satreskrim Polres Melawi bersama Polsek Belimbing bergerak bersama untuk menelusuri rangkaian peristiwa yang berujung pada ditemukannya korban dalam kondisi tak bernyawa. Samsi menegaskan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kematian Untui.

“Belum bisa disimpulkan. Karena korban memang sehari-hari berkebun dan memelihara ternak di lokasi kebakaran,” terangnya.

Sebelum jasadnya ditemukan, beredar kabar bahwa Untui sempat berpamitan kepada sang istri untuk berangkat ke kebun. Ia dikabarkan hendak memberi makan kucing peliharaannya yang sudah tiga hari tidak disuapi. Lokasi kebun milik korban sendiri berada persis di sisi Jalan Provinsi Nanga Pinoh-Sintang, tepatnya di Dusun Labang, Desa Labang.

Meski demikian, informasi tersebut belum bisa dijadikan acuan pasti mengenai penyebab kematian korban. Polisi masih terus melakukan olah lokasi guna memastikan kronologi kejadian sebelum Untui ditemukan tewas di tengah area karhutla. Penanganan kasus ini kini berada di bawah kendali Satreskrim Polres Melawi bersama Polsek Belimbing. (*/pri)

Artikel Pria 70 Tahun Ditemukan Tewas di Lokasi Karhutla pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Gubernur Banten Andra Soni mengumumkan penghentian operasi SAR gabungan itu dalam konferensi pers di Posko Utama SAR Gabungan, Dermaga Marina Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis petang (17/9/2026).

Lima jurnalis yang hingga kini belum ditemukan adalah M Bagus Khoirunnas dari kantor berita Antara, Arie Basuki dari Merdeka.com, Yudistiro Pranoto dari iNews, Firdaus Wajidi dari Anadolu Agency, serta Donal Husni yang berstatus jurnalis lepas. Selain kelima jurnalis tersebut, tiga awak kapal turut hilang kontak, yakni Kapten Warta, anak buah kapal Surakman, dan pemandu bernama Haryanto.

Selama sepuluh hari pencarian, tim gabungan mengerahkan 523 personel untuk menyisir wilayah darat, laut, hingga udara dengan cakupan area mencapai 8.509 mil laut persegi. Meski demikian, upaya penyisiran di seluruh sektor tidak membuahkan hasil.

Andra Soni menjelaskan, keputusan menghentikan pencarian diambil setelah tim SAR menilai operasi di lapangan sudah tidak lagi efektif dilanjutkan.

“Sejak pelaksanaan hari pertama operasi gabungan sampai dengan hari ke-10, setelah perpanjangan tiga hari, secara umum tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun penumpang atau awak yang berada di kapal tersebut,” ujar Andra Soni di Posko SAR Basarnas Pantai Marina, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis (17/9/2026).

Selama proses pencarian berlangsung, tim SAR sempat menemukan sejumlah material yang diduga terkait insiden di laut tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan, seluruh temuan itu belum dapat dipastikan berasal dari KM Arupadatu I. Andra merinci, total terdapat 13 objek yang ditemukan sepanjang operasi berlangsung, tetapi setelah diteliti lebih lanjut, tidak satu pun terbukti berkaitan dengan kapal maupun para jurnalis dan kru yang hilang.

Kendati operasi resmi dihentikan, Andra menegaskan pencarian masih berpeluang dilanjutkan apabila muncul petunjuk baru dari masyarakat.

“Namun jika ada informasi dari masyarakat, baik nelayan, kapal yang melintas, atau pihak mana pun, operasi ini bisa dihidupkan kembali apabila ada penemuan petunjuk baru,” katanya. (*/pri)

Artikel 10 Hari Pencarian Nihil, SAR Setop Cari 5 Jurnalis pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Penolakan itu disampaikan APT dalam aksi damai turun jalan di depan kantor Dinas Sosial Kota Pasuruan, di Jalan Balaikota, Kota Pasuruan, Senin (14/9/26).

Puluhan anggota APT datang membawa poster bertuliskan ‘Desil Mengecewakan Rakyat’, ‘Evaluasi Data Desil, Data Basi Dipakai’, dan ‘Desil Data Titipan Bermuatan Politik’. Orator-orator APT pun bersuara lantang meneriakkan carut marutnya data desil. Mereka menduga ada yang salah dalam proses pendataan desil.

“Kami menduga pendata tidak bisa bekerja dan tidak turun langsung ke lapangan. Karena faktanya data yang dihasilkan tidak obyektif dan amburadul. Masalahnya, pendata tidak bekerja sama dengan RT (Rukun Tetangga) dan RW ( Rukun Warga). Akibatnya, tidak tahu kondisi riil di lapangan,” teriak Yudi Buleng, koordinator aksi.

Orator lainnya, Saiful Arif, bersuara lantang meminta agar data desil dievaluasi mengingat banyaknya laporan masyarakat kepada APT yang luput dari bantuan sosial karena masuk desil di atas 5. Padahal, sebelum ada desil mereka mendapat bantuan PKH. Dan sebaliknya, orang yang sudah mapan ekonominya malah masuk desil di bawah 5.

“Kami tidak ujuk-ujuk menggelar aksi damai ini, tapi ada banyak laporan dari masyarakat yang kita tampung dan kami temui langsung yang bersangkutan. Kemudian kami konfirmasi ke kelurahan dan ke Dinas Sosial (Dinsos). Dan kesimpulan kami, data desil ini masih mentah. Dan Dinsos menyarankan warga yang keberatan untuk menyanggah. Mereka harus menyanggah ke siapa. Mereka warga ekonomi lemah yang gagap teknologi,” ujar Saiful.

Ungkapan Saiful tersebut di amini oleh Edi Ambon pentolan APT. Dia mengatakan, bahwa pemerintah sangat bisa merevisi data desil karena memiliki instrumen yang lengkap tinggal ada kemauan atau tidak.

“Jangan masyarakat yang dipingpong kesana kemari hanya untuk mengajukan keberatan. Mestinya Dinsos yang sudah memiliki data penerima bantuan sosial untuk berinisiatif melakukan pembenahan data. Karena masyarakat banyak yang gagap teknologi maka perlu dikawal secara langsung oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah agar rakyat bisa memahami,” ujar Edi Ambon.

Aksi damai di kantor Dinsos itu ditutup dengan membacakan enam poin tuntutan APT yaitu:

1. Buka transparansi data. Masyarakat berhak tahu bagaimana dat diverifikasi, divalidasi, hingga ditentukan masuk desil berapa.
2. Desil harus berdasarkan fakta. Jangan biarkan data administratif mengalahkan kondisi nyata kehidupan masyarakat.
3. Buka ruang pengaduan dan koreksi. Jika data salah, masyarakat harus mudah mengajukan keberatan dan memperbaikinya.
4. Libatkan pengawasan publik. Pemutakhiran data tidak boleh dilakukan secara tertutup.
5. Jangan singkirkan rakyat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai warga miskin kehilangan hak haknya karena kesalahan data
6. Evaluasi dan pertanggungjawabkan data yang tidak sesuai fakta. Data boleh berubah, tapi jangan pernah memutarbalikan kenyataan hidup rakyat.

Aksi damai tersebut kemudian dilanjutkan ke Kantor DPRD Kota Pasuruan yang bersebelahan dengan kantor Dinas Sosial, hanya berjarak sekitar 20 meter.

Sekali lagi, APT melakukan orasi di depan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan sebelum masuk ke gedung wakil rakyat untuk beraudiensi dengan anggota legislatif. Tuntutan yang sama disampaikan kepada anggota legislatif yang dipimpin Ketua DPRD Kota Pasuruan H. M. Toyib. Di dalam ruang audiensi, legislatif menghadirkan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Lucky Danardono.

Di dalam audiensi, setelah mendengarkan tuntutan APT, Lucky menerangkan bahwa data desil itu desain pemerintah pusat. Jika ada ketidaksesuaian, pemerintah daerah hanya melakukan sanggahan atau membantah. Diakui Lucky, data desil saat ini memang ada anomali data. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Pasuruan menyediakan layanan sanggahan atau bantahan di kelurahan dan di Mall Pelayanan Publik (MPP).

“Hari ini kami membuka layanan bergerak yang namanya layanan Dinsos. Agen-agen inilah yang kita bentuk. Kami berharap data desil berupa sanggahan akan kami segerakan untuk mendapat jawaban dari pusat dan perubahan data segera divalidasi pemerintah pusat. Kami berusaha membenahi data yang tidak sesuai dengan riel di lapangan. Hari ini kami bergerak melalui agen Perlinsos,” urai Lucky.

Menjawab pertanyaan anggota APT terkait mekanisme pendataan, Lucky menerangkan bahwa data yang dikirim ke pusat itu data dari pegawai Dinas Sosial di kelurahan yang kemudian divalidasi BPS. Lucky juga menjelaskan mekanisme sanggahan dari masyarakat bisa dilakukan melalui aplikasi online dan melalui layanan Dinsos di kelurahan.

Keterangan Lucky tersebut menuai kritikan tajam dari Saiful. Dia menuding pendata dari Dinsoslah biang masalahnya. Oleh sebab itu Saiful meminta data segera dievaluasi. “Jangan masyarakat disuruh menyanggah karena data awal produk Dinsos yang tidak becus bekerja,” tukasnya.

Setelah mendengarkan keterangan dari audien, beberapa anggota legislatif memberikan rekomendasi solusi pembenahan data desil. Aris Budi dari Fraksi API memberikan masukan kepada pemerintah agar segera mengumpulkan perangkat kelurahan agar lebih aktif mengakomodasi laporan warganya.

Sementara anggota Fraksi PDI-P Perjuangan Gatot, juga memberikan masukan kepada pemerintah agar membuat satuan tugas Dinas Sosial di setiap kelurahan menerapkan satu pintu menerima laporan atau sanggahan dari warga.

Audiensi dipungkasi oleh pernyataan H.M Toyib yang menyimpulkan bahwa masalah data desil bisa segera diselesaikan. “Dari masing-masing fraksi sudah ada komitmen perbaikan data desil. Dan kita coba selesaikan sendiri bisa dengan cara yang sudah direkomendasikan legislatif,” tutupnya. (mul)

Artikel Tolak Data Desil Versi BPS, Aliansi Poros Tengah Geruduk Dinsos pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat berada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia secara khusus meminta kepolisian tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi memastikan perkara karhutla diproses hingga tuntas melalui jalur hukum.

“Saya minta polisi lebih tegas tangkap dan memproses pembakar lahan,” kata Gibran di Banjarbaru, dikutip Jumat (11/9/2026).

Menurut Gibran, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan, tetapi dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Karena itu, ia kembali mengingatkan warga agar tidak menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan.

Ia menyebut dampak pembakaran lahan dapat merembet pada berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk memicu persoalan kesehatan masyarakat.

Di tengah penanganan karhutla, Gibran juga memastikan upaya pengendalian kebakaran di tiga provinsi di Pulau Kalimantan berjalan secara optimal. Kepastian tersebut disampaikan setelah ia melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi dan perkembangan penanganan karhutla di lapangan.

Peninjauan dilakukan di Kota Palangka Raya, Banjarbaru, dan Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai situasi karhutla sekaligus memastikan pemerintah pusat mengetahui secara langsung kebutuhan yang dihadapi petugas di daerah.

Gibran menilai strategi penanganan tidak dapat disamaratakan untuk seluruh wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik lokasi serta tantangan tersendiri yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah pengendalian.

Karena itu, penanganan karhutla harus dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah agar upaya yang dijalankan dapat memberikan hasil maksimal.

“Penanganan yang optimal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan kebakaran, tetapi juga kesiapan petugas, kecukupan dukungan operasional, serta kemampuan pemerintah merespons persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses penanganan. Dengan begitu, penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan tidak menunggu persoalan menjadi semakin besar.

Gibran juga menekankan perlunya penanganan yang terukur. Setiap langkah, menurut dia, harus dapat dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilannya dan memastikan upaya tersebut benar-benar berdampak terhadap pengendalian kebakaran di wilayah yang masih terdampak.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengungkapkan perkembangan penegakan hukum terkait karhutla di wilayahnya.

Ia menyebut sebanyak tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh tersangka tersebut merupakan perorangan.

Selain perkara yang melibatkan individu, kepolisian juga menangani kasus kebakaran lahan yang berkaitan dengan korporasi. Satu perkara kebakaran lahan milik korporasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran lahan sekaligus memperkuat pencegahan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. (*/ant/pri)

Artikel Wapres Gibran Minta Polisi Lebih Tegas Tindak Pembakar Lahan pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Pada helatan kali ini, Kemendagri menetapkan empat bidang penilaian utama yang mencakup Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, serta Program 3 Juta Rumah. Sektor-sektor ini dinilai krusial dalam mengukur efektivitas tata kelola pemerintahan tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi di Pulau Borneo.

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan para kepala daerah dari seluruh wilayah Kalimantan, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Daftar Penerima Apresiasi Regional Kalimantan

Persaingan ketat mewarnai perebutan predikat daerah berprestasi di setiap level tingkatan wilayah. Berikut daftarnya:

Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri

Tingkat Kabupaten:

Terbaik I: Tana Tidung
Terbaik II: Tabalong
Terbaik III: Paser

Tingkat Kota:

Terbaik I: Bontang
Terbaik II: Balikpapan
Terbaik III: Palangka Raya

Tingkat Provinsi:

Terbaik I: Kalimantan Selatan
Terbaik II: Kalimantan Tengah

Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Tingkat Kabupaten:

Terbaik I: Tana Tidung
Terbaik II: Hulu Sungai Utara
Terbaik III: Hulu Sungai Selatan

Tingkat Kota:

Terbaik I: Bontang
Terbaik II: Tarakan
Terbaik III: Singkawang

Tingkat Provinsi:

Terbaik I: Kalimantan Timur
Terbaik II: Kalimantan Barat

Kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan

Tingkat Kabupaten:

Terbaik I: Tabalong
Terbaik II: Hulu Sungai Tengah
Terbaik III: Barito Selatan

Tingkat Kota:

Terbaik I: Banjarmasin
Terbaik II: Samarinda
Terbaik III: Palangka Raya

Tingkat Provinsi:

Terbaik I: Kalimantan Timur
Terbaik II: Kalimantan Utara

Kategori Program 3 Juta Rumah

Tingkat Kabupaten:

Terbaik I: Kubu Raya
Terbaik II: Kutai Kartanegara
Terbaik III: Hulu Sungai Tengah

Tingkat Kota:

Terbaik I: Banjarmasin
Terbaik II: Samarinda
Terbaik III: Pontianak

Tingkat Provinsi:

Terbaik I: Kalimantan Barat
Terbaik II: Kalimantan Selatan

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi adalah rangkaian pemberian penghargaan kepada Pemda atas capaian kinerja dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di enam regional, yakni Sumatera, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara (Nusra), Jawa-Bali, Sulawesi, dan Papua.

Ajang penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat seluruh daerah berprestasi lainnya untuk terus mengakselerasi mutu pelayanan publik dan inovasi tata kelola lingkungan secara berkelanjutan di wilayah Kalimantan. (*/pri)

Artikel Daftar Daerah Berprestasi di Kalimantan Penerima Apresiasi Kemendagri pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

“Setelah melakukan musyawarah dari 5 nama calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031,” kata anggota AHWA KH Anwar Iskandar saat membacakan hasil keputusan sidang AHWA di hadapan muktamirin.

Gus Kikin ditetapkan setelah sembilan anggota AHWA bermusyawarah untuk menentukan sosok yang akan memimpin jajaran Tanfidziyah PBNU selama lima tahun ke depan.

Penetapan tersebut menjadi bagian dari mekanisme baru pemilihan Ketua Umum PBNU yang sebelumnya disepakati dalam sidang pleno Muktamar ke-35 NU. Para muktamirin memilih opsi perubahan dengan menyerahkan pemilihan Ketua Umum kepada AHWA setelah melalui proses penjaringan calon.

Sebelumnya, lima calon Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031 terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam proses penjaringan yang berlangsung sejak Minggu (30/8) hingga Senin (31/8) dini hari.

Lima calon tersebut yakni:

1. KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) — 472 suara
2. KH Zulfa Mustofa — 262 suara
3. KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) — 261 suara
4. KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) — 258 suara
5. KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) — 155 suara

Kelima nama tersebut kemudian diserahkan kepada Rais Aam untuk dimusyawarahkan bersama sembilan anggota AHWA guna menentukan Ketua Umum PBNU periode berikutnya. Akhirnya, Gus Kikin yang dipilih.

Sebelumnya, Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) Muktamar ke-35 NU juga telah memilih KH Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Rais Aam PBNU 2026-2031.

Profil Abdul Hakim Mahfudz

KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang lebih dikenal sebagai Gus Kikin, adalah seorang ulama dan pebisnis Indonesia asal Jombang. Ulama kelahiran lahir 17 Agustus 1958 ini merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng ke-8 sepeninggal KH. Salahuddin Wahid yang wafat pada tahun 2020.

Gus Kikin adalah putra almarhum KH Mahfudz Anwar dan Nyai Hj Abidah Ma’shum. Dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri sulung Hadratus Syaikh KH M Hasyim Asy’ari yang diperistri KH Ma’shum Ali, ahli falak asal Gresik dan pengarang kitab Amtsilah Tasrifiyah, atau kakak kandung KH Adlan Ali Cukir.

Sedangkan dari jalur ayah, nasabnya bersambung kepada KH Anwar bin Alwi, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi’in Paculgowang, Jombang. Dari jalur ayah ini, Gus Kikin terhitung masih adik sepupu KH Anwar Manshur, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, yang saat ini menjabat Rais PWNU Jatim.

Pada 10 Januari 2024 ia ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur menggantikan KH Marzuqi Mustamar. Sebelumnya pada tahun 2022, ia juga diangkat sebagai salah satu Ketua PBNU untuk masa khidmat 2022 – 2027.

Gus Kikin lahir di lingkungan Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang, pesantren yang didirikan ayahnya, KH Mahfudz Anwar. Selain menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Ampel, Gus Kikin juga belajar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Seblak, Jombang, yang didirikan oleh kakeknya.

Selain menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Ampel, Gus Kikin juga belajar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Seblak, Jombang, yang didirikan oleh kakeknya.

Gus Kikin menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtida’iyah Parimono tahun 1963–1970. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Jombang pada tahun 1971–1973, kemudian SMA Negeri 2 Jombang pada tahun 1974–1977.

Setelah selesai Sekolah Menengah Atas, Gus Kikin melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta pada tahun 1975–1979. Kemudian pada tahun 2013, Gus Kikin melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka jurusan komunikasi.

Karier bisnis

Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan menempuh praktik pelayaran selama 3 tahun, Gus Kikin menjadi pegawai di Djakarta Lloyd. Pada tahun 1988, saat usianya 30 tahun, Gus Kikin menjadi kepala Djakarta Lloyd cabang Kota Cilegon.

Pada tahun 1998, Gus Kikin mendirikan 5 perusahaan di Kota Surabaya, dan pada tahun 2000 ia mendirikan kantor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perusahaan yang ia dirikan di antaranya, Bama Buana Sakti di bidang transportasi, Bama Bhakti Samudra di bidang pelayaran, Bama Bumi Sentosa di bidang kontraktor migas, Bama Bali Sejahtera di bidang teknologi informasi, Bama Berita Sarana di bidang media televisi.

Hingga kini, perusahaan yang didirikan Gus Kikin berjumlah 22 perusahaan. Adapun usaha di bidang minyak dan gas bumi, sumur gas pertamanya berada di Kabupaten Sumenep. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi merupakan PT. Energi Mineral Langgeng.

Karier pesantren

Pada tahun 2016, Gus Kikin dipercaya menjadi Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng. Kemudian setelah K.H. Salahuddin Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Solah, sebagai Pengasuh Tebuireng saat itu, wafat pada tahun 2020, Gus Kikin dipercaya memimpin pesantren sebagai pengasuh.

Pemilihan Gus Kikin sebagai pemimpin baru Pondok Pesantren Tebuireng sudah dipersiapkan Gus Solah pada tahun 2016 melalui musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh keturunan KH Muhammad Hasyim Asy’ari, selaku pendiri pesantren.

Sebanyak 200 lebih anggota keluarga Pesantren Tebuireng dikumpulkan untuk diminta menyampaikan usulan soal siapa sosok yang tepat menjadi Pengasuh Tebuireng selanjutnya. Berbagai usulan sekaligus kriteria calon pengasuh dibahas oleh tim khusus yang terdiri dari sembilan orang perwakilan keturunan K.H. Hasyim Asy’ari. Di sana kemudian diputuskan siapa yang akan memimpin menjadi Pengasuh Pesantren menggantikan Gus Solah.  (*/pri)

Artikel Gus Kikin Resmi Terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031 pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

“Setelah melakukan musyawarah tertutup, memutuskan bahwa nama KH Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar Masa Khidmah 2026-2031,” ujar KH Anwar Iskandar di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026).

KH Miftachul Akhyar sebelumnya juga menjabat sebagai Rais Aam PBNU periode 2021-2026. Dengan keputusan AHWA tersebut, ia kembali dipercaya memimpin jajaran Syuriyah PBNU untuk lima tahun ke depan.

Diketahui, Rais Aam dipilih oleh sembilan anggota AHWA yang beberapa jam sebelumnya dipilih peserta Muktamar ke-35 NU.

Berikut 9 anggota AHWA 2026-2031 hasil Muktamar ke-35 NU:

1. KH Nurul Huda Djazuli (Ploso) — 486 suara

2. TGK. KH Nuruzzahri Yahya (Waled Nu) — 478 suara

3. Dr. KH Baharuddin HS, MA — 392 suara

4. KH Miftachul Akhyar — 351 suara

5. KH Afifuddin Muhajir — 340 suara

6. KH Anwar Iskandar — 327 suara

7. KH Anwar Manshur (Lirboyo) — 304 suara

8. Dr. KH Abun Bunyamin, MA — 297 suara

9. Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj — 273 suara.

Sembilan anggota AHWA tersebut lalu menggelar rapat selama satu jam, mulai pukul 21.00 WIB hingga 22.00 WIB, dipimpin KH Miftachul Akhyar. Hasilnya, rapat tersebut secara mufakat memilih KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU 2026-2031.

Profil KH Miftachul Akhyar

KH Miftachul Akhyar merupakan salah satu ulama senior Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki perjalanan panjang di struktur organisasi. Ia dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya.

Miftachul lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 30 Juni 1953. Ia merupakan putra KH Abdul Ghoni, pengasuh Pesantren Tahsinul Akhlaq Rangkah. Miftachul merupakan salah satu dari 13 bersaudara dan tumbuh dalam lingkungan pesantren.

Pendidikan keagamaannya ditempuh di sejumlah pesantren. Ia pernah belajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang; Pondok Pesantren Rejoso, Jombang; Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan; serta Pesantren Al-Islah Soditan, Lasem. Ia juga disebut pernah belajar kepada Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Makki.

Setelah menempuh pendidikan di sejumlah pesantren, Miftachul kemudian mendirikan dan mengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah di Surabaya.

Perjalanan Karier di NU

Kariernya di NU berlangsung bertahap. Ia pernah menjadi Rais Syuriyah PCNU Surabaya pada 2000-2005. Setelah itu, ia menjabat Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur selama dua periode, yakni 2007-2013 dan 2013-2018.

Pada 2015, Miftachul Achyar dipercaya menjadi Wakil Rais Aam PBNU. Jabatan tersebut kemudian mengantarkannya menjadi Pj Rais Aam PBNU pada 2018 setelah KH Ma’ruf Amin mundur dari jabatan tersebut untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung pada Desember 2021, Miftachul kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU periode 2021-2026. Penetapan tersebut dilakukan melalui musyawarah sembilan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

Di luar NU, Miftachul juga pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia terpilih sebagai Ketua Umum MUI pada 2020, menggantikan KH Ma’ruf Amin. Namun, ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada 2022. (*/pri)

Artikel KH Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Rais Aam PBNU 2026-2031 pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari yang paling miskin sampai yang paling sejahtera.

Desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersifat dinamis dan terus diperbarui secara periodik oleh BPS melalui berbagai sumber di antaranya Groundcheck oleh Kemensos, pemutakhiran oleh pemerintah daerah maupun sumber lain.

Masyarakat kini dapat mengetahui tingkat kesejahteraan atau posisi desil secara mandiri melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara daring. Layanan pengecekan data sosial kependudukan ini dapat diakses secara langsung tanpa wajib melakukan proses pendaftaran akun maupun login.

Akses pemeriksaan tingkat ekonomi keluarga ini menjadi sangat penting seiring rencana pemerintah memperketat skema penyaluran bantuan sosial hingga energi bersubsidi agar tepat sasaran. Masyarakat hanya cukup menyiapkan dokumen Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP untuk mengakses layanan online ini.

Cara Cek Desil DTSEN

Proses verifikasi data desil kependudukan dapat dilakukan melalui dua kanal utama milik pemerintah:

Melalui Situs BPS (DTSEN):

1. Akses laman resmi di https://dtsen-form.bps.go.id.
2. Ketik NIK KTP pada kolom yang tersedia.
3. Masukkan kode verifikasi captcha secara tepat.
4. Tekan tombol ‘Cek Desil’, lalu masukkan tanggal lahir pemohon.
5. Klik ‘Cek Data’ untuk menampilkan informasi desil.

Melalui Laporan Cek Bansos Kemensos:

1. Kunjungi portal resmi di https://cekbansos.kemensos.go.id.
2. Masukkan NIK kependudukan Anda.
3. Tuliskan kode captcha yang tertera di layar.
4. Pilih tombol ‘Cek Data’ untuk melihat status pendaftaran.

Memahami Klasifikasi Desil Kesejahteraan

Pengelompokan desil menjadi tolok ukur utama pemerintah dalam menetapkan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Penentuan ini tidak semata-mata diukur dari nominal pendapatan bulanan, melainkan mencakup 39 indikator kualitatif seperti kualitas hunian, kepemilikan aset pribadi, pengeluaran harian, serta akses pendidikan.

Tingkatan desil dibagi menjadi sepuluh kategori utama:

Desil 1: Kelompok sangat miskin atau masyarakat ekonomi ekstrem.

Desil 2: Kelompok masyarakat miskin.

Desil 3: Kelompok masyarakat hampir miskin.

Desil 4: Kelompok masyarakat rentan miskin.

Desil 5: Kelompok transisi menuju kelas menengah.

Desil 6–10: Kelompok masyarakat kelas menengah hingga kategori ekonomi teratas.

Pembatasan Berdasarkan Desil

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi bakal memperketat tata niaga serta distribusi LPG 3 kilogram. Pemerintah akan mengunci pembeli gas melon bersubsidi berdasarkan tingkatan desil demi mencegah kebocoran subsidi ke kalangan mampu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan penetapan kategori penerima sedang difinalisasi agar subsidi energi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak.

“Nah, makanya sekarang kan sedang kita gencarkan konversi. Konversi, terus kelas yang mendapatkannya diatur agar lebih tepat sasaran. Desilnya nanti akan diatur tuh yang LPG. Bukan hanya yang BBM ya,” kata Laode saat ditemui di Gedung DPR RI.

Menopang kebijakan pembatasan berbasis desil tersebut, PT Pertamina Patra Niaga resmi menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri. Sinergi ini ditujukan untuk memvalidasi NIK pembeli gas melon secara otomatis sesuai amanat Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023. Aturan ketat ini dipastikan akan menjadikan saluran pembelian reguler tanpa pendataan sebagai tempat terlarang bagi kelompok masyarakat dari desil menengah ke atas. (*/pri)

Artikel Cara Cek Desil Bansos 2026 Online, Cukup Gunakan NIK pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Merespons kondisi darurat ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merilis sejumlah rekomendasi strategis untuk melindungi kesehatan fisik dan tumbuh kembang anak dari polusi udara ekstrem. Rekomendasi itu diunggah lewat akun Instagram resmi IDAI, memuat sejumlah langkah yang bisa diterapkan masyarakat guna menjaga kesehatan anak di tengah kabut asap akibat karhutla yang terus meluas.

Batasi Aktivitas di Luar Ruangan

Langkah utama yang disarankan IDAI adalah meminimalkan interaksi langsung anak dengan udara luar. Selama krisis kabut asap berlangsung, anak-anak dianjurkan tetap beraktivitas di dalam rumah dengan pintu dan jendela tertutup rapat. Penggunaan pendingin ruangan bermode sirkulasi tertutup serta alat pemurni udara (air purifier) juga sangat dianjurkan, sementara aktivitas dalam rumah yang berpotensi menambah polusi indoor sebaiknya dihentikan sementara.

Bagi anak dengan risiko tinggi, IDAI menyarankan opsi pemindahan sementara ke wilayah berudara lebih bersih. Jika anak terpaksa beraktivitas di luar atau terpapar asap pekat, penggunaan masker respirator N95 menjadi wajib karena mampu menyaring hingga 95 persen partikel mikro berukuran 0,3 mikron. Masker harus terpasang rapat dan diganti rutin saat kotor, meski perlindungan ini tetap bersifat sementara.

Siapkan Kesiapan Medis dan Evakuasi

IDAI mengingatkan pentingnya ketersediaan obat rutin seperti antiinflamasi steroid dan bronkodilator bagi anak dengan riwayat penyakit pernapasan, dengan catatan penggunaannya harus sesuai indikasi dan pengawasan dokter. Suplementasi oksigen pun perlu mengikuti petunjuk medis, sebab tidak akan optimal jika lingkungan sekitar masih terkontaminasi polusi berat.

Ketika kualitas udara sudah membahayakan, evakuasi terorganisir menjadi opsi mendesak, terutama bagi anak dengan penyakit kronis, kebutuhan medis khusus, atau disabilitas.

IDAI merekomendasikan perbekalan darurat untuk kebutuhan minimal lima hari, mencakup obat rutin, masker cadangan, air bersih, bahan makanan, dokumen penting, dan alat bantu khusus. Tempat penampungan sementara pun harus memenuhi standar aman, berudara bersih, mudah diakses, dan ramah anak.

Jika kondisi kesehatan anak memburuk selama masa darurat, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai harus segera dilakukan. IDAI menegaskan penanganan bencana ini perlu berlanjut hingga tahap pascaevakuasi, termasuk memastikan reunifikasi keluarga berjalan lancar dan pemberian dukungan psikologis untuk memulihkan trauma anak. (*/pri)

Artikel Panduan IDAI Untuk Melindungi Anak dari Ancaman Kabut Asap Karhutla pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan program Gerakan Langit Biru Asri Partai Demokrat yang dicanangkan DPP Partai Demokrat, merupakan program aksi nyata dan gotong royong peduli lingkungan yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Pasuruan Hardi Setiawan mengatakan, bahwa Gerakan Langit Biru Asri Partai Demokrat dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Di Kota Pasuruan sendiri, hari ini kegiatan bersih-bersih lingkungan, pengecatan tempat ibadah dan bantuan material dilaksanakan serentak di tiga titik yaitu di Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Blandongan dan Kelurahan Tapaan.

“Di Kelurahan Sekargadung, kita laksanakan bersih-bersih taman dan bersih-bersih Masjid At-Rahman. Di Kelurahan Blandongan, kita laksanakan pengecatan dan memberikan bantuan alat-alat kebersihan di beberapa mushola. Dan di Tapaan, kita memberikan bantuan pompa air di salah satu musala yang bermasalah dengan air bersih,” kata Hardi.

Lebih lanjut Hardi mengatakan, kegiatan ini secara keseluruhan diikuti oleh 150 hingga 200 orang. Selain kader Partai Demokrat juga diikuti secara sukarela oleh OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) dari Pemuda Muhammadiyah, PMII, HMI, GMNI, dan masyarakat sekitar.

Tujuan kegiatan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri Partai Demokrat, lanjut Hardi, agar masyarakat tahu bahwa Partai Demokrat hadir ditengah masyarakat berbuat nyata bersih-bersih lingkungan dan tempat ibadah. Kegiatan ini juga dalam rangka soliditas pengurus dan sekaligus silaturahmi dengan kawan-kawan OKP dan organisasi lainnya.

“Harapan kami dengan kegiatan peduli lingkungan ini paling tidak bisa menularkan hal yang positif kepada masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ikut dalam kegiatan ini” ucap Hardi saat membuka kegiatan ini di halaman Masjid At-Rahman Sekargadung mewakili Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pasuruan Kamal Mustofa yang berhalangan hadir.

Di tempat yang sama, Ketua PAC Partai Demokrat Purworejo, Sumanto mengatakan, bahwa kegiatan ini sangat bagus. Peran aktif Partai Demokrat berpartisipasi langsung bersih-bersih lingkungan dan tempat ibadah benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya ucapkan terima kasih kepada DPP Partai Demokrat. Dengan Program Kegiatan Langit Biru Asri Partai Demokrat sudah membantu warga bersih-bersih di Masjid At-Rahman sekaligus bantuan materialnya. Saya yang juga Ketua Ta’mir Masjid At-Rahman atas nama warga mengucapkan banyak terima kasih,” ucap Sumanto. (mul)

Artikel Kader Partai Demokrat Kota Pasuruan Gelar Aksi Peduli Lingkungan pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni, menegaskan bahwa praktik pembakaran lahan merupakan tindakan egois yang demi keuntungan sekelompok pihak, tetapi mengorbankan keselamatan serta kesehatan publik secara luas.

“Mereka yang melakukan pembakaran tentunya mendapatkan keuntungan, tetapi hal tersebut justru merugikan warga masyarakat yang lain, terutama asap ataupun dampak-dampak kebakaran lainnya,” kata Irhamni pada Minggu (23/8/2026).

Penindakan hukum ini diawali dengan verifikasi faktual terhadap seluruh sebaran titik panas (hotspot) yang terpantau radar di lapangan. Ketika tim mendapati kebakaran nyata di titik koordinat, petugas segera melakukan investigasi atas indikasi kesengajaan oleh oknum di lokasi kejadian.

Sebaran Kasus dan Penindakan di Daerah

Jajaran kepolisian di sembilan provinsi terdampak—meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara—kini menggenjot proses penyidikan dengan pendampingan langsung dari markas pusat.

• Polda Riau: Menandai penanganan terbanyak dengan 32 LP dari 1.201 titik api. Sebanyak 30 perkara telah naik ke tahap penyidikan dan menyeret 35 tersangka.
• Polda Kalimantan Barat: Menerbitkan 18 LP dari 2.282 titik api. Tingginya intensitas kebakaran di Kalbar sempat meninjau perhatian Presiden, Kapolri, hingga Panglima TNI yang meninjau lokasi secara langsung. Modus operandi yang ditemukan di lapangan berupa pembakaran lahan berkala berluasan sekitar dua hektare.
• Polda Sumatera Selatan: Memproses 15 LP dari 618 titik api dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka.
• Polda Jambi: Menangani 17 LP dari 64 titik api yang seluruhnya telah masuk tahap penyidikan dengan 8 tersangka.
• Polda Kalimantan Tengah: Mengusut 8 LP dari 203 titik api, membawakan 11 orang tersangka.
• Polda Kalimantan Selatan: Menerbitkan 3 LP dari 318 titik api dalam tahap penyidikan dengan 2 tersangka.
• Polda Kalimantan Timur: Mengani 2 LP dari 243 titik api, menetapkan 1 tersangka.
• Polda Aceh: Menerbitkan 2 LP dari 71 titik api
• Polda Kaltara: Memproses 2 LP dari 12 titik api yang masih dalam tahap penyelidikan.

Mengingat ancaman bencana Karhutla yang begitu masif, Bareskrim Polri siap bersiap mengambil alih penanganan perkara jika dibutuhkan penguatan kapasitas penyidikan di level pusat.

“Sampai hari ini sudah kami turunkan tim asistensi dan nantinya kalau ada lapis kemampuan, kalaupun harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kami dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, perkara tersebut akan tentunya kami ambil alih,” ujar Irhamni. (*/pri)

Artikel Polisi Terbitkan 89 LP Karhutla dan 72 Tersangka pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Pergeseran dinamika kontestasi tersebut menuai perhatian serius dari aktivis senior NU Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus, Sudarsono Rahman. Ia menilai pertarungan memperebutkan kursi Rais Aam yang berlangsung secara terbuka berpotensi merusak tradisi serta marwah tertinggi organisasi.

Menurut Sudarsono, posisi Rais Aam merupakan kepemimpinan tertinggi pilar Syuriah yang semestinya lahir dari ketinggian ilmu, keteladanan, serta musyawarah para kiai sepuh, bukannya diraih melalui artikulasi kampanye politik, tekanan, hingga praktik komersialisasi suara.

“Memang tidak elok memperebutkan posisi Rais Aam, karena itu merupakan maqom tertinggi di NU. Seharusnya lahir dari pilihan kiai-kiai sepuh yang ikhlas, saleh, dan wara’, bukan lewat kampanye, pemaksaan, apalagi membeli suara Rais Syuriah di tingkat wilayah maupun cabang. Naudzubillah,” tegas Sudarsono saat menyampaikan keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Dugaan Transaksi Suara dan Peran AHWA

Sudarsono turut mengutip kekecewaan yang sebelumnya diutarakan Rais Syuriah PBNU sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Kafabih Mahrus, terkait indikasi maneuver transaksional jelang perhelatan besar ini. Kiai Kafabih mengungkap adanya rumor pemberian uang muka (down payment) sebesar Rp50 juta kepada jajaran anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) demi mengamankan skenario penunjukan langsung pimpinan pucuk PBNU.

“Kata Kiai Kafabih: ‘Padahal seharusnya pengurus PBNU memikirkan kemajuan organisasi, malah sibuk memperebutkan jabatan. AHWA pun sudah ada yang diberi DP Rp50 juta, dengan harapan nanti Ketua Umum ditunjuk langsung tanpa pemilihan’,” tutur Sudarsono mengutip pernyataan Kiai Kafabih.

Berdasarkan situasi tersebut, Sudarsono menilai penguasaan atas posisi Rais Aam menjadi target sangat strategis bagi kelompok tertentu. Posisi kepemimpinan Syuriah memiliki kewenangan konstitusional yang dapat memberikan hak veto sekaligus menentukan figur Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

“Sangat masuk akal jika target utama menjadi Rais Aam. Dengan posisi itu, seluruh jabatan di PBNU bisa dalam satu kendali, apalagi jika diarahkan agar Rais Aam melakukan veto atau menunjuk langsung Ketua Umum,” tambahnya.

Menjaga Marwah Pertemuan Tertinggi Ormas

Sudarsono menggarisbawahi bahwa apabila penentuan Rais Aam pada ajang Muktamar NU mendatang telah terkooptasi oleh ambisi pragmatis, dampak buruknya tidak sebatas pada perpecahan internal, melainkan berisiko merusak integritas lembaga jam’iyah secara jangka panjang.

“Jika sudah begini, jangan harap PBNU ke depan akan lebih baik,” cetusnya.

Menghadapi momen krusial ini, ia mengimbau jajaran pengurus PWNU dan PCNU se-Indonesia sebagai pemegang hak suara sah untuk membentengi diri dari intervensi transaksional. Menurutnya, keputusan akhir di forum tertinggi Muktamar NU harus dikembalikan sepenuhnya pada nilai spiritualitas serta kearifan para ulama sepuh.

“Kita semua hanya bisa berharap kepada para muktamirin dari PWNU dan PCNU. Pada akhirnya, pemegang kuasa tunggal adalah Allah SWT,” pungkas Sudarsono seraya mengingatkan agar tidak ada pihak mana pun yang memanfaatkan NU sekadar sebagai alat politik personal. (*/pri)

Artikel Jelang Muktamar NU, Persaingan Kursi Rais Aam Kian Memanas pertama kali tampil pada Kantamedia.com.