Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangka Raya, Heri Pauzi, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi pemantauan penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (29/10/2026). Ia menjelaskan, tim satuan tugas masih melakukan pembasahan di lokasi yang menjadi sumber asap agar kebakaran dapat dituntaskan.

“Tim satgas sendiri saat ini masih melakukan upaya-upaya pembasahan di lokasi-lokasi yang masih terdapat sumber asap dan kita berupaya menuntaskan itu supaya asap ini betul-betul hilang dari wilayah Kota Palangka Raya,” ujar Heri.

Menurutnya, hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir sebagian berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pemerintah daerah berharap hujan juga turun secara alami dan berkelanjutan sehingga membantu proses pemadaman, khususnya di kawasan yang masih menyimpan sumber panas.

Heri mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah titik masih berpotensi menyala kembali karena pembasahan belum tuntas. Ketika angin bertiup, api yang tersisa dapat kembali muncul dan menghasilkan asap.

“Ketika ada angin, apinya bisa berpotensi muncul kembali,” katanya.

Salah satu lokasi yang masih menjadi perhatian berada di Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sebangau. Heri menyebut tim di lapangan masih melakukan penanganan di kawasan tersebut untuk menuntaskan sumber asap yang tersisa.

Selain melanjutkan penanganan karhutla, BPBD juga mulai memperhatikan potensi bencana lain menjelang berakhirnya status tanggap darurat yang disebut berlaku hingga 7 November 2026. Setelah periode tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan masa transisi untuk memulihkan kondisi masyarakat agar kembali normal.

Heri mengatakan, pihaknya tetap bersiaga menghadapi kemungkinan banjir, terutama karena Kota Palangka Raya dapat terdampak kiriman air dari wilayah hulu, termasuk Kabupaten Gunung Mas.

“Untuk banjir, tentu kita dari BPBD selalu siaga dan melakukan pemantauan karena kita juga melihat laporan dari teman-teman kita yang ada di wilayah hulu,” jelasnya.

Upaya antisipasi dilakukan melalui patroli dan pengawasan di kawasan rawan banjir, khususnya permukiman di sepanjang bantaran sungai. BPBD juga memantau intensitas hujan di wilayah hulu sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah hilir.

Jika curah hujan di wilayah hulu meningkat, pengawasan di Palangka Raya akan diperkuat untuk mengantisipasi potensi kenaikan debit air. Heri menyatakan BPBD berupaya memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga selama masa peralihan penanganan bencana, baik terhadap sisa dampak karhutla maupun potensi banjir. (daw)

Artikel BPBD Palangka Raya Masih Tangani Titik Asap, Waspadai Potensi Banjir pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Hal tersebut disampaikan Fairid usai mengikuti rapat koordinasi pemantauan penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (29/10/2026), di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut turut melibatkan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalteng, Pemerintah Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, serta rombongan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).

Fairid mengatakan, dalam pertemuan itu Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan sejumlah informasi terkait penanganan karhutla, termasuk kondisi tata ruang, luasan kawasan hutan, arah angin, serta data kesehatan masyarakat. Pemerintah kota juga menunjukkan dasbor pemantauan yang memuat data harian kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Kalau titik panas pun kan saat ini bisa dilihat, dibuka saja di Sipongi+. Tapi sekali lagi, tadi dari BMKG mengatakan, lapisan di bawah tanah itu rata-rata gambut, nah, itu masih merah. Jadi, masih perlu pembasahan-pembasahan dilakukan,” ujar Fairid.

Menurutnya, kondisi lapisan permukaan hingga kedalaman sekitar satu sampai tujuh meter telah menunjukkan kondisi lebih basah berdasarkan pemantauan yang dibahas dalam rapat. Namun, lapisan gambut pada kedalaman sekitar 10 meter ke bawah masih menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai.

Fairid menjelaskan, kondisi tersebut menjadi alasan pembasahan tidak boleh dihentikan hanya karena titik api terlihat menurun atau tidak ditemukan kebakaran aktif di permukaan. Lahan gambut memiliki karakteristik berbeda dengan lahan mineral sehingga membutuhkan penanganan khusus agar api yang berada di bawah permukaan tidak kembali muncul.

“Jadi, bukan berarti tidak ada api, tidak ada asap, kita tidak menyiram. Karena situasinya kan berbeda, ini lahannya bukan lahan mineral, tapi gambut, ada perlakuan khusus,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa pada hari pelaksanaan rapat masih ditemukan sejumlah titik yang kembali mengeluarkan asap. Kondisi itu menunjukkan perlunya pemantauan dan pembasahan lanjutan meskipun situasi karhutla secara umum dinilai mulai membaik.

Terkait status tanggap darurat karhutla, Fairid mengatakan status yang berlaku masih berlangsung hingga tanggal 7. Pemerintah akan melihat perkembangan kondisi sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Dalam rapat tersebut, BAPPISUS juga menggali kendala dan masukan dari pemerintah daerah terkait penanganan karhutla, baik untuk kondisi saat ini maupun langkah ke depan dan pemulihan pascabencana. Fairid menyebut Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyampaikan data dan kondisi lapangan sebagai bahan pembahasan.

Pemerintah daerah diharapkan tetap memperkuat pemantauan titik api, pembasahan lahan gambut, serta koordinasi antarlembaga. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya kembali kebakaran dan mengurangi risiko paparan asap terhadap masyarakat di Kalimantan Tengah. (daw)

Artikel Fairid Minta Pembasahan Gambut Tetap Dilakukan Meski Karhutla Mereda pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangka Raya, Heri Pauzi, mengatakan hujan cukup membantu memadamkan titik api dan membasahi lahan gambut yang selama ini rawan terbakar.

“Setelah hujan turun, titik panas cenderung menurun. Beberapa titik api yang sebelumnya terpantau, padam secara alami karena lahan sudah basah. Ini sangat membantu tugas di lapangan,” ujar Heri di Palangka Raya, Rabu (28/10/2026).

Meski ada penurunan, Heri menegaskan pihaknya tidak lengah mengingat curah hujan masih rendah dan belum merata, Tim Satgas Penanganan Karhutla tetap melakukan pemantauan ketat, terutama di kawasan gambut yang mudah terbakar.

Beberapa wilayah yang masih menjadi fokus pengawasan yakni Kecamatan Jekan Raya, Sebangau, Bukit Batu, dan sebagian Kecamatan Pahandut. Di kawasan tersebut ungkap Heri, tim satgas terus melakukan pembasahan, khususnya di lokasi yang masih terdeteksi sumber asap.

“Intinya personel tetap siaga. Peralatan dan kendaraan pemadam juga tetap kami siagakan. Cuaca bisa kembali panas dan kering sewaktu-waktu, jadi tidak boleh lengah. Apalagi status tanggap darurat belum dicabut, jadi harus tetap siaga,” tegasnya.

Untuk pencegahan, tim satgas menyiapkan langkah antisipatif agar karhutla tidak kembali meluas saat cuaca panas. Langkah tersebut meliputi patroli rutin di wilayah rawan, sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan membakar, serta memperkuat koordinasi antar satgas dan masyarakat.

“Evaluasi kami, kuncinya ada di mitigasi pencegahan sejak dini dan kecepatan respon. Selama musim kemarau ini semua tim bekerja ekstra. Atas perintah Pak Wali Kota, kami juga menggandeng OPD terkait untuk membantu penanganan karhutla,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah daerah akan memperkuat langkah konkret agar kabut asap berkepanjangan tidak kembali terjadi. Salah satunya dengan memperketat pengawasan pembukaan lahan, penegakan hukum, serta mendorong peran aktif masyarakat menjaga lingkungan.

“Upaya mencegah api kembali muncul terus kami lakukan. Selain patroli dan sosialisasi, kami mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika melihat titik api, agar bisa cepat ditangani sebelum meluas,” pungkas Heri. (*/Fay)

Artikel Hujan Bantu Padamkan Karhutla, BPBD Palangka Raya Tetap Siaga pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Sugiyanto, menjelaskan langkah tersebut pada Selasa (27/10/2026). Menurutnya, kekeringan telah menimbulkan kerusakan tanaman dan kerugian sarana produksi, meskipun nilai kerugian dalam rupiah belum dapat dipastikan.

Berdasarkan pendataan Dinas Pertanian bersama penyuluh pertanian lapangan, kerugian sarana produksi yang telah teridentifikasi meliputi benih padi sebanyak 440 kilogram dan pupuk sekitar 40 sak. Adapun nilai kerugian keseluruhan masih memerlukan pendataan lebih rinci berdasarkan luas lahan, jenis komoditas, tingkat kerusakan, biaya produksi, serta kehilangan hasil panen.

Sugiyanto mengatakan, pemerintah telah mengupayakan pemanfaatan lima unit pompa air bantuan yang didistribusikan kepada kelompok tani pada 2025. Pompa tersebut digunakan untuk mengalirkan air dari sumber yang masih tersedia menuju lahan pertanian terdampak.

Pada 2026, pemerintah juga menyalurkan sarana produksi berupa benih padi dan pupuk serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat di lima kecamatan. Namun, rincian jumlah penerima dan luasan lahan yang berhasil terbantu melalui masing-masing bantuan belum disebutkan.

Selain dukungan untuk kegiatan pertanian, Pemerintah Kota Palangka Raya menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah kota kepada 1.700 kepala keluarga petani dan nelayan yang terdampak karhutla dan kekeringan. Masyarakat terdampak juga dapat mengakses pangan dengan harga lebih terjangkau melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).

Di tengah upaya tersebut, keterbatasan air masih menjadi kendala utama. Penurunan ketersediaan air tanah, debit sungai, embung, dan sumber air lainnya menyebabkan petani kesulitan memenuhi kebutuhan air tanaman. Kondisi itu turut mendorong penundaan jadwal tanam untuk menghindari risiko gagal panen.

Jika kemarau berlangsung lebih lama, risiko yang dihadapi petani meliputi bertambahnya lahan yang tidak dapat ditanami, mundurnya musim tanam, terganggunya pertumbuhan tanaman, serta menurunnya produktivitas. Karena itu, optimalisasi pompa dan pemanfaatan sumber air yang tersisa menjadi bagian dari langkah penanganan yang dilakukan.

Sugiyanto menyebut penyesuaian kalender tanam, penggunaan varietas yang lebih toleran terhadap kekeringan, serta pengembangan sumber air baru juga dapat dipertimbangkan. Koordinasi dengan BMKG dan kelompok tani diperlukan agar jadwal kegiatan budidaya dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi cuaca.

Meski sejumlah bantuan telah dilakukan, pendataan lanjutan tetap diperlukan untuk mengetahui nilai kerugian petani secara lebih menyeluruh dan menentukan kebutuhan penanganan berikutnya. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengarahkan bantuan sesuai tingkat kerusakan lahan dan kebutuhan masing-masing kelompok tani. (daw)

Artikel Pemkot Palangka Raya Salurkan Bantuan bagi Petani Terdampak Kekeringan pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Sugiyanto, menyampaikan kondisi tersebut pada Selasa (27/10/2026). Dampak kekeringan terjadi di lima kecamatan dan memengaruhi aktivitas budidaya tanaman pangan maupun hortikultura.

Dari total lahan hortikultura terdampak, Kecamatan Sebangau mencatat luasan terbesar, yakni 672 hektare, disusul Kecamatan Rakumpit 651,25 hektare. Sementara itu, Kecamatan Bukit Batu tercatat 47 hektare, Pahandut 23,2 hektare, dan Jekan Raya 11,25 hektare.

Pada sektor padi sawah, sekitar 14 hektare dilaporkan mengalami kerusakan atau kekeringan. Dari jumlah tersebut, tanaman padi di Kelurahan Petuk Bukit seluas 5,5 hektare mengalami puso atau gagal panen. Dinas memperkirakan tingkat kegagalan produktivitas pada lahan atau komoditas terdampak berada pada kisaran 60–80 persen.

Sugiyanto menyebut jumlah petani yang terdampak mencapai 1.219 orang. Sebanyak 927 orang berada di Kecamatan Sebangau, 171 orang di Rakumpit, 77 orang di Bukit Batu, 27 orang di Jekan Raya, dan 17 orang di Pahandut.

Keterbatasan air menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi petani. Sumber air untuk kegiatan pertanian selama ini berasal dari irigasi, pompa air, serta tadah hujan. Namun, pada musim kemarau, ketersediaan air tanah mulai menurun, debit sungai berkurang, dan sejumlah embung serta sumber air lainnya juga mengalami penurunan.

“Saat ini petani di Kota Palangka Raya sudah mengalami kesulitan mendapatkan air karena air tanah sudah mulai berkurang atau mengering dan penurunan debit air sungai juga mulai berkurang atau mengering,” kata Sugiyanto.

Kondisi tersebut membuat petani menunda penanaman untuk mengurangi risiko gagal tanam dan gagal panen. Jika kekeringan terus berlanjut, lahan yang tidak dapat ditanami berpotensi bertambah, jadwal tanam mundur, dan pertumbuhan tanaman terganggu.

Komoditas yang rentan terdampak meliputi padi, jagung, sayuran, ubi, timun, buah naga, nanas, hingga kelapa sawit. Kekurangan air dapat menurunkan hasil produksi, bahkan menyebabkan tanaman gagal panen.

Dampak kekeringan juga perlu diperhatikan dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Sugiyanto menjelaskan bahwa Kota Palangka Raya bukan daerah produsen beras utama, sehingga kebutuhan beras selama ini masih dipasok dari luar daerah. Sejumlah komoditas hortikultura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga masih bergantung pada pasokan dari wilayah lain.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama penyuluh pertanian lapangan telah melakukan pendataan dampak kekeringan. Pemerintah daerah juga mengupayakan pemanfaatan pompa air dan sumber air yang masih tersedia serta mempertimbangkan penyesuaian jadwal tanam sesuai kondisi di lapangan.

Apabila kondisi kering berlanjut dalam beberapa pekan ke depan, penyesuaian kalender tanam, penggunaan varietas yang lebih toleran terhadap kekeringan, dan pengembangan sumber air alternatif menjadi sejumlah langkah mitigasi yang dapat dipertimbangkan untuk menekan risiko kerugian petani. (daw)

Artikel Kekeringan Berdampak pada 1.219 Petani di Palangka Raya pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Yusianto, mengatakan kondisi pasokan hingga Senin (26/10/2026) masih mencukupi. Berdasarkan pemantauan terhadap sejumlah distributor, stok beras tersedia dan pengiriman dari daerah pemasok masih berlangsung.

“Untuk kondisi saat ini, kami masih optimistis stok beras dapat mencukupi kebutuhan sekitar tiga bulan ke depan,” kata Yusianto.

Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi saat ini bukan semata-mata ketersediaan barang, melainkan kemampuan beras dijual sesuai ketentuan harga pemerintah. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga harga melalui penyaluran beras Bulog. Di sisi lain, harga di pasar turut dipengaruhi biaya produksi dan distribusi.

Salah satu beras yang dijual sesuai HET adalah merek Punokawan yang dipasarkan melalui Bulog dan sejumlah ritel modern. Yusianto menyebut kemasan 10 kilogram dijual sekitar Rp154.000. Namun, stok beras dengan harga sesuai ketentuan tersebut tidak selalu tersedia setiap hari di seluruh tempat penjualan.

Sementara itu, harga beras di pasar secara umum masih berada di atas HET. Beras Siam Pamanukan yang diupayakan sebagai alternatif untuk menahan kenaikan harga beras lokal juga menghadapi tekanan harga. Menurut Yusianto, harga beras tersebut di daerah asal sudah di atas Rp15.000 per kilogram, sedangkan harga di pasar Palangka Raya berada di kisaran Rp18.000–Rp19.000 per kilogram.

Pemerintah daerah telah melakukan pembahasan awal bersama Bulog dan Bank Indonesia untuk menjajaki pengadaan beras Siam Pamanukan. Upaya ini diharapkan menjadi salah satu alternatif pengendalian harga, meskipun masih memerlukan koordinasi lebih lanjut.

Yusianto juga mengatakan distribusi beras saat ini masih berjalan dan belum terdapat informasi mengenai gagal panen yang menyebabkan gangguan pasokan secara menyeluruh. Selain itu, bantuan pangan beras untuk periode November–Desember direncanakan kembali disalurkan, termasuk bagi masyarakat di Palangka Raya.

Meski kondisi pasokan masih terkendali, ia menyebut perkembangan dalam tiga bulan ke depan tetap perlu dipantau, terutama kondisi stok di daerah pemasok dan hasil panen berikutnya. Pemantauan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan pasokan sekaligus memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. (daw)

Artikel Stok Beras Palangka Raya Cukup 80 Hari, Harga Masih di Atas HET pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Yusianto, mengatakan pasokan cabai ke pasar setempat masih tersedia. Namun, harga belum berpeluang turun dalam waktu dekat ke kisaran Rp50.000–Rp60.000 per kilogram seperti yang diharapkan.

“Untuk kondisi sekarang, harga Rp85.000–Rp90.000 per kilogram dapat dianggap sebagai kisaran normal yang baru,” ujar Yusianto, Senin (26/10/2026).

Ia menjelaskan, pasokan cabai yang beredar di Palangka Raya saat ini banyak berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Cabai yang dikirim melalui jalur laut dapat dijual sekitar Rp85.000 per kilogram, sedangkan pasokan yang datang melalui jalur udara dapat mencapai Rp100.000 per kilogram.

Distribusi cabai sempat terganggu akibat persoalan kapal, tetapi pengiriman kini disebut mulai kembali lancar. Meski demikian, kelancaran transportasi tidak serta-merta membuat harga turun karena harga di daerah asal, volume pasokan, ongkos angkut, dan margin perdagangan turut menentukan harga jual di tingkat konsumen.

Di sisi lain, produksi cabai dari wilayah Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, dilaporkan sedang rendah. Kondisi tersebut membuat pasokan dari daerah yang selama ini menjadi sumber cabai bagi Palangka Raya belum mencukupi. Bahkan, Yusianto menyebut harga cabai dari daerah tersebut dalam kondisi tertentu dapat lebih tinggi dibandingkan cabai yang didatangkan dari Jawa.

Untuk memperkuat pasokan, pemerintah daerah berupaya membuka jaringan perdagangan dengan Banyuwangi. Yusianto mengatakan pihaknya telah menghubungi pihak di daerah tersebut setelah menerima keluhan distributor Palangka Raya yang belum memiliki banyak jaringan pedagang di sana.

Menurutnya, pemerintah dapat berperan sebagai penghubung antardaerah agar pelaku usaha lebih mudah membangun kerja sama perdagangan langsung atau business-to-business (B2B). Pemerintah tidak mengambil alih aktivitas perdagangan, tetapi membantu membuka akses komunikasi dan mengurangi ketidakpastian dalam transaksi pasokan.

“Menurut saya, pemerintah perlu menjadi jembatan agar hubungan antarpelaku usaha dapat berjalan lebih baik,” katanya.

Yusianto menilai kerja sama antardaerah perlu mempertimbangkan karakteristik produksi masing-masing wilayah. Ketika satu daerah mengalami kekurangan pasokan akibat cuaca atau penurunan hasil panen, daerah lain yang memiliki produksi memadai dapat menjadi alternatif pemasok.

Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih di Palangka Raya relatif stabil pada kisaran Rp38.000 per kilogram dan disebut tidak mengalami kenaikan selama sekitar lima bulan. Kondisi berbeda terjadi pada cabai yang masih menjadi komoditas berharga tinggi, sehingga pemantauan pasokan dan penguatan jaringan distribusi dinilai tetap diperlukan. (daw)

Artikel Harga Cabai di Palangka Raya Masih Rp85 Ribu–Rp100 Ribu per Kilogram pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Artikel Pemkot Palangka Raya Salurkan 7.000 Paket Sembako Bersubsidi Saat GPM pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Hal itu disampaikannya saat Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Ruang Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (19/10/2026) lalu.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat dan fondasi kepercayaan kepada pemerintah,” tegas Fairid.

Menurutnya, visitasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi momentum bagi Pemko Palangka Raya untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kualitas keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan.

Fairid mengatakan, pihaknya berkomitmen memastikan setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga menghadirkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dibutuhkan masyarakat.

“Untuk itu, kami terus meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana dan menghadirkan layanan digital terkini,” ujarnya.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah layanan digital melalui chatbot Tatau atau Teman Tanya Urusan Warga. Layanan tersebut terintegrasi dengan situs utama Pemko di http://palangkaraya.go.id dan situs PPID di http://ppid.palangkaraya.go.id.

Pengembangan layanan digital itu diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, tidak hanya dari sisi ketersediaan data tetapi juga kemudahan akses.

Fairid juga menyoroti pentingnya informasi yang cepat dan akurat, terutama saat masyarakat menghadapi situasi darurat seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Informasi yang cepat dan akurat bukan sekadar kebutuhan, tetapi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemko Palangka Raya mengembangkan sistem pemantauan karhutla yang mengintegrasikan data titik panas, kualitas udara, jarak pandang, hingga kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dari 11 puskesmas induk melalui dashboard publik dan peta interaktif.

“Kami berharap visitasi ini menjadi langkah bersama untuk menghadirkan keterbukaan informasi yang semakin bermakna. Sebab, kepercayaan publik tidak cukup dibangun dengan kata-kata, tetapi tumbuh ketika masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir secara terbuka, mendengar, dan melayani,” pungkasnya. (*/Fay)

Artikel Dorong PPID Berikan Informasi Akurat Lewat Layanan Digital Tatau pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Ibadah dan doa bersama ini digelar sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon kepada Allah SWT agar segera menurunkan hujan. Hujan diharapkan dapat meredakan kabut asap pekat serta membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Fairid Naparin menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang digagas oleh Asosiasi Ojol Nusantara Kalimantan Tengah.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekadar ritual memohon hujan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, introspeksi diri, dan memohon ampunan.

“Ini adalah bentuk kepedulian yang luar biasa. Selain sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan, kegiatan ini juga menjadi wadah silaturahmi dan muhasabah bagi kita semua,” ujar Fairid.

Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama tersebut diijabah oleh Allah SWT, sehingga hujan yang penuh berkah segera turun dan mengembalikan udara bersih serta kesejukan di Kota Palangka Raya dan Kalimantan Tengah pada umumnya.

Adapun Salat Istisqa dipimpin oleh Ketua MUI Kota Palangka Raya, KH. Zainal Arifin, dengan khatib Ustadz Dr. Ajahari. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, tokoh agama, dan masyarakat umum. (*/Fay)

Artikel Pemko Palangka Raya dan Ratusan Ojol Gelar Shalat Istisqa pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Sugiyanto menjelaskan, HET pupuk bersubsidi di antaranya ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram untuk urea, Rp1.840 per kilogram untuk NPK, Rp2.640 per kilogram untuk NPK formula khusus, Rp850 per kilogram untuk pupuk organik, dan Rp1.360 per kilogram untuk ZA.

“Sampai saat ini tidak ada atau belum ditemui adanya pungutan tambahan maupun indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi,” ujar Sugiyanto, Sabtu (17/10/2026).

Ia menerangkan, distribusi pupuk bersubsidi di Palangka Raya melalui produsen Pupuk Indonesia, distributor PT Indo Rama, kemudian kios atau PPTS hingga sampai kepada petani yang terdaftar dalam e-RDKK. Dinas menyebut penyaluran melalui kios-kios tersebut sejauh ini berjalan lancar dan stok masih tersedia.

Sementara itu, Ketua Poktan Makmur Sembada, Basuki, menyebut petani di kelompoknya membayar Rp95.000 untuk pupuk yang ditebus. Menurutnya, nilai tersebut berasal dari kesepakatan petani untuk membulatkan pembayaran yang semula Rp92.500.

“Untuk harganya kita petani ambil harga Rp95 ribu, sebenarnya Rp92.500, tapi petani sepakat dibulatkan menjadi Rp95 ribu,” kata Basuki.

Basuki juga menyatakan sejauh pengamatannya tidak terlihat adanya penyimpangan dalam penyaluran pupuk di kelompoknya.

Dinas menyatakan belum menemukan indikasi pelanggaran. Meski demikian, pencatatan jenis, kuantitas, dan rincian pembayaran tetap penting untuk memastikan harga yang dibayar petani sesuai ketentuan serta memudahkan pengawasan apabila ditemukan selisih pembayaran di lapangan. (daw)

Artikel Pupuk Subsidi Tepat Sasaran, Harga dan Volume Tebusan Perlu Diawasi pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Sugiyanto menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi Palangka Raya pada 2026 ditetapkan sebanyak 144 ton urea, 923 ton NPK, dan 443 ton pupuk organik. Total alokasi ketiganya mencapai 1.510 ton.

Berdasarkan data hingga Agustus, penyaluran urea mencapai 88,38 ton dan NPK 732,07 ton. Sementara pupuk organik baru tersalurkan 66,6 ton, sehingga total realisasi penyaluran ketiga jenis pupuk tersebut mencapai 887,05 ton.

Menurut Sugiyanto, belum optimalnya penyaluran pupuk organik berkaitan dengan keterbatasan bahan baku di tingkat produsen, berdasarkan laporan Pupuk Indonesia. Sementara itu, distribusi pupuk melalui kios penyalur di Palangka Raya disebut berjalan lancar.

“Informasi e-RDKK, alokasi beserta penyaluran pupuk subsidi dinilai cukup memenuhi kebutuhan petani saat ini,” ujar Sugiyanto, Senin (12/10/2026).

Ia menyebutkan, sebanyak 1.839 petani tercatat dalam e-RDKK Kota Palangka Raya tahun 2026. Berdasarkan pemantauan dinas, belum ditemukan petani terdaftar yang gagal menebus pupuk bersubsidi.

Penyaluran dilakukan melalui produsen Pupuk Indonesia, distributor PT Indo Rama, kemudian kios atau PPTS hingga sampai kepada petani yang terdaftar. Titik penyalur yang disebutkan meliputi Rumah Tani dan Koperasi Merah Putih di Kecamatan Jekan Raya, Sumber Makmur II di Kecamatan Sabangau, serta Pambelum di wilayah Bukit Batu-Rakumpit.

Meski demikian, Sugiyanto mengakui masih terdapat sebagian kecil petani yang belum menebus pupuk karena keterbatasan dana. Kondisi musim kemarau juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas pertanian.

Ketua Poktan Makmur Sembada, Basuki, turut menyampaikan bahwa kebutuhan pupuk di kelompoknya sejauh ini tercukupi. Petani hortikultura di kelompok tersebut memperoleh NPK dan Petroganik, sedangkan urea digunakan oleh petani yang menanam padi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pupuk di tingkat penyalur perlu tetap diimbangi dengan kemampuan petani melakukan penebusan agar alokasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. (daw)

Artikel Penyaluran Pupuk Subsidi Palangka Raya Capai 887 Ton hingga Agustus pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Sugiyanto mengatakan, hasil monitoring dan evaluasi rutin di kios serta PPTS menunjukkan sebagian kecil petani belum menebus pupuk karena belum memiliki uang. Situasi musim kemarau juga memengaruhi aktivitas pertanian di wilayah tersebut.

“Distribusi penyaluran pupuk tidak ada masalah. Ada sebagian kecil petani yang belum menebus karena kendala belum ada uang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rutin yang kami lakukan ke kios/PPTS,” jelas Sugiyanto, Senin (12/10/2026).

Data e-RDKK 2026 mencatat sebanyak 1.839 petani di Palangka Raya. Dinas menyatakan belum menemukan petani terdaftar yang gagal menebus pupuk bersubsidi. Alokasi yang tersedia juga dinilai masih mencukupi kebutuhan saat ini.

Hingga Agustus 2026, penyaluran pupuk bersubsidi tercatat sebanyak 88.384 kilogram urea, 732.069 kilogram NPK, dan 66.600 kilogram pupuk organik. Rendahnya penyaluran pupuk organik dikaitkan dengan keterbatasan bahan baku di tingkat produsen, bukan gangguan distribusi di tingkat kota.

Keterangan mengenai kendala pembiayaan tersebut juga disampaikan Ketua Poktan Makmur Sembada, Basuki. Ia mengatakan petani yang terdaftar dalam e-RDKK di kelompoknya telah memperoleh pupuk sesuai alokasi.

“Kendalanya cuma di pendanaan. Semua petani yang terdaftar dalam RDKK mendapatkan pupuk semua,” kata Basuki dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Basuki, pengambilan pupuk biasanya dilakukan setelah kelompok memperoleh informasi bahwa pasokan telah datang. Untuk jenis pupuk, petani hortikultura di kelompoknya mendapatkan NPK dan Petroganik, sedangkan urea diperuntukkan bagi petani padi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelancaran distribusi belum selalu berarti seluruh pupuk dapat segera ditebus. Kemampuan menyediakan dana menjadi faktor yang turut menentukan pemanfaatan pupuk bersubsidi oleh petani.

Karena itu, pemantauan penyaluran perlu memperhatikan tidak hanya ketersediaan stok dan jumlah pupuk yang keluar dari kios, tetapi juga kendala yang membuat petani menunda penebusan. (daw)

Artikel Daya Beli Jadi Kendala Penebusan Pupuk Subsidi di Palangka Raya pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Dalam kunjungan tersebut, Fairid juga membagikan sekitar 1.000 masker dan susu Etawa SR-12 kepada warga di tengah kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangka Raya.

Fairid memanfaatkan momentum itu untuk mendengar langsung keluhan dan harapan pedagang, serta memperkenalkan skema pembiayaan yang diharapkan memperluas akses modal usaha.

Ia menjelaskan, pengajuan kredit akan difasilitasi pengurus pasar dan kecamatan. Pedagang yang berminat cukup menyerahkan data ke pengurus pasar, kemudian diteruskan ke kecamatan dan diverifikasi bersama perbankan.

“Program ini bekerja sama dengan Bank Kalteng dan menawarkan kredit tanpa bunga atau nol persen,” ujarnya.

Fairid mengakui masih ada kendala teknis, salah satunya terkait riwayat kredit calon penerima yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), seperti tunggakan atau kredit bermasalah.

Menurutnya, persoalan itu sedang dikoordinasikan dengan OJK, Bank Indonesia, dan Bank Kalteng agar program tetap bisa menjangkau warga yang membutuhkan.

“Justru itulah maksud dan tujuan program kami, membantu hal-hal yang seperti itu,” kata Fairid.

Program tersebut ditargetkan berjalan hingga akhir tahun ini sebagai tahap awal untuk memetakan kendala dan mematangkan pelaksanaan tahun depan. Pemko juga akan memperluas pendataan UMKM agar lebih banyak pelaku usaha terakomodir. Syaratnya cukup KTP dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa diurus jika belum ada.

Selain sosialisasi pembiayaan, kunjungan itu juga menjadi bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga di tengah asap. “Selama masih kabut asap, pasti akan ada susu,” ujarnya.

Ia menambahkan, stok susu juga tersedia melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Dalduk KB dan akan terus dibagikan selama kondisi asap masih berlangsung.

Melalui kegiatan ini, Pemko tidak hanya menyerap aspirasi pedagang, tetapi juga memastikan informasi akses modal UMKM dan bantuan kesehatan tersampaikan langsung kepada masyarakat. (*/Fay)

Artikel Fairid Naparin Sambangi Pasar Besar pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait.

Langkah ini dimaksudkan menjaga kesiapan personel, posko penanganan, dan dukungan anggaran selama ancaman karhutla belum surut. Seluruh unsur penanganan, menurutnya, harus tetap siaga agar bisa bergerak cepat bila muncul titik api baru.

“Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga kesiapan seluruh unsur penanganan karhutla, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis, dan relawan,” katanya, Sabtu (10/10/2026).

Rapat koordinasi itu melibatkan BMKG, TNI, Polri, Kejaksaan, DPRD, BPBD, hingga relawan. Keterlibatan lintas sektor dinilai penting agar penanganan karhutla berjalan terpadu, dari pencegahan sampai pemadaman. Koordinasi antarlembaga akan terus diperkuat, terutama dalam memantau wilayah rawan, mencegah kebakaran, dan menangani titik api supaya tidak meluas.

“Dengan diperpanjangnya status tanggap darurat, pemerintah daerah dapat mempertahankan kesiapan posko dan personel sekaligus mengoptimalkan dukungan anggaran untuk kebutuhan operasional penanganan kebakaran,” katanya.

Fairid mengingatkan bahwa pengendalian karhutla di Kota Palangka Raya tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah dan petugas lapangan. Warga diminta tidak membuka lahan dengan membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan bervegetasi kering yang mudah terbakar.

Masyarakat juga diimbau memakai masker saat kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Warga yang menemukan titik api diminta segera melapor agar petugas dapat bertindak sedini mungkin. “Laporan kebakaran dapat disampaikan melalui layanan darurat 112 atau langsung kepada BPBD Kota Palangka Raya,” ujarnya.

Pemerintah berharap perpanjangan status hingga 9 November menjaga kesiapsiagaan seluruh unsur sekaligus menekan risiko kebakaran yang mengancam kesehatan warga, merusak lingkungan, dan mengganggu aktivitas masyarakat. (pri)

Artikel Pemko Palangka Raya Perpanjang Status Tanggap Darurat Karhutla pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Orang tua mulai mengeluhkan beratnya mendampingi anak belajar dari rumah. Selain harus meluangkan waktu di tengah kesibukan, sebagian orang tua juga dihadapkan pada persoalan keterbatasan gadget ketika perangkat harus digunakan bersama anak untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani, mengatakan pihaknya memahami kondisi tersebut. Berbagai keluhan orang tua terkait PJJ telah diterima dan menjadi perhatian Disdik.

“Kami mendengar dan memahami keinginan serta keluhan orang tua terkait pelaksanaan PJJ, termasuk kebutuhan untuk meluangkan waktu mendampingi anak dan berbagi gadget,” kata Jayani, Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian karena PJJ jangan sampai justru menambah beban orang tua. Karena itu, Disdik meminta guru menyesuaikan tugas dengan kemampuan siswa dan jenjang pendidikannya.

“Kami meminta agar pemberian tugas tidak terlalu membebani anak. Terutama tugas yang mengharuskan mereka meminta bantuan orang tua. Pertanyaan dan tugas yang diberikan harus realistis dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing,” ujarnya.

PJJ yang berlangsung cukup lama juga mulai berdampak pada kondisi siswa. Anak-anak dinilai mulai mengalami kejenuhan karena harus terus belajar dari rumah dan kehilangan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan guru maupun teman sebaya.

Jayani mengakui, pembelajaran secara langsung di sekolah tetap memiliki perbedaan dibandingkan PJJ. Karena itu, pihaknya terus mendorong guru melakukan inovasi agar pembelajaran dari rumah tidak terasa monoton.

“Kami menyadari anak-anak bisa merasa bosan karena terlalu lama belajar dari rumah. Mereka juga tentu ingin kembali ke sekolah untuk bertemu dan berinteraksi dengan teman-temannya,” katanya.

Disdik kemudian meminta pembelajaran dibuat lebih teratur. Untuk jenjang SD dan SMP, minimal dua mata pelajaran diberikan setiap hari. Guru juga diminta tidak sekadar memberikan tugas, tetapi memastikan proses belajar tetap menarik dan sesuai kondisi siswa.

Namun, di tengah berbagai persoalan tersebut, PJJ masih menjadi pilihan selama kondisi ISPU belum memungkinkan siswa kembali ke sekolah.

Jayani menegaskan, pihaknya berharap kualitas udara segera membaik sehingga pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan.

“Bagaimana pun, pembelajaran secara langsung di sekolah tidak sama dengan PJJ,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengakui keluhan orang tua mengenai PJJ telah sampai kepadanya. Pemko, katanya, akan segera berkoordinasi dengan dinas teknis untuk merangkum berbagai persoalan yang muncul.

“Minggu kemarin saya juga mendapatkan laporan bahwa banyak juga tadi apa yang disampaikan. Nanti sekitar minggu-minggu inilah kita akan berkoordinasi dengan dinas teknis,” kata Fairid.

Ia memastikan keluhan tersebut akan dibahas untuk menentukan langkah yang dapat diterapkan.

“Kita rangkum permasalahan-permasalahan, kita rapat koordinasikan, kita rencanakan, terus diimplementasikan untuk menjawab keluhan-keluhan tadi,” ujarnya.

Namun untuk sementara, kondisi udara tetap menjadi penentu. Jika kualitas udara dan ISPU masih seperti saat ini, PJJ berpotensi terus diperpanjang. (*/Fay)

Artikel Asap Karhutla Berdampak bagi Pendidikan pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan pada Senin (5/10/2026) di depan Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya dengan membagikan 1.000 paket.

Kepala Dinkes Kota Palangka Raya, Riduan, mengatakan pembagian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palangka Raya sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan warga di tengah kondisi kabut asap.

“Pagi hari ini sesuai jadwal kami, kami akan membagikan 5.000 masker, kemudian susu juga,” kata Riduan.

Ia menyebut pembagian masker dan susu tidak berhenti pada kegiatan kali ini. Dinkes akan kembali menjadwalkan pembagian pada pekan berikutnya dengan lokasi yang berpindah menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Kita upayakan, kita akan bagi beberapa waktu ke depan. Kita jadwalkan lagi, mungkin tempatnya akan berpindah di lokasi lain,” ujarnya.

Menurut Riduan, Pemko belum dapat memastikan jumlah titik pembagian dalam satu bulan. Namun selama kondisi kabut asap masih membutuhkan penanganan dan stok tersedia, pembagian akan terus dilakukan secara berkala.

“Nanti kita lihat di lapangan. Insyaallah Pemko memperhatikan warganya. Makanya Dinkes akan membagikan rutin masker dan susu yang telah disiapkan,” katanya.

Untuk kegiatan kali ini, seluruh 5.000 masker dan paket susu dibagikan di kawasan depan Gedung Sangkuwong kepada masyarakat yang melintas.

Riduan menjelaskan, susu yang dibagikan berfungsi sebagai suplemen untuk membantu menjaga kondisi tubuh masyarakat di tengah paparan kabut asap.

“Fungsi yang utama meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua memperbaiki sirkulasi paru,” jelasnya.

Terkait kondisi kesehatan warga, Riduan menyebut kasus ISPA pada hari sebelumnya tercatat 81 kasus di seluruh Kota Palangka Raya. Ia menilai angka tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Di tengah kondisi kabut asap, Dinkes juga mengimbau masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan untuk segera mendapatkan pelayanan medis. Khusus warga yang mengalami mata merah, gatal atau gangguan pada mata, disarankan mendatangi fasilitas kesehatan.

“Bagi warga kita yang mengalami sakit mata, mata merah, gatal, upayakan datang ke fasilitas kesehatan yang ada. Insyaallah di sana akan dilayani,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus beraktivitas di luar, warga diminta menggunakan masker.

“Kalau keluar rumah memakai masker. Kalau batuk pilek, sesegera mungkin berobat ke puskesmas,” imbaunya.

Dinkes Kota Palangka Raya juga telah menyiapkan ruang oksigen yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. (*/Fay).

Artikel Cegah Dampak Kabut Asap, Pemko Palangka Raya Bagikan Masker dan Susu pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan usulan tersebut telah disampaikan melalui sejumlah jalur, termasuk kepada kementerian dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemko juga terus mengawal pengajuan tersebut secara berjenjang.

“Yang jelas usulan kami sudah kami usulkan. Sudah itu aja, dua kali malah,” kata Fairid, Selasa (6/10/2026).

Ia mengatakan Pemko Palangka Raya kembali menyampaikan usulan tersebut karena wilayahnya turut terdampak karhutla. Menurut Fairid, permintaan Banpres bukan karena pemerintah kota tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menangani kebakaran.

“Jangan menjadikan Banpres itu karena Pemko alasan tidak punya uang. Bukan ya, sekali lagi. Kami kan hanya menanyakan kenapa kami juga terdampak, tapi tidak dapat,” tegasnya.

Fairid mengatakan pemerintah kota akan tetap menangani karhutla meski bantuan tersebut belum diterima. Menurutnya, seluruh unsur pemerintahan bersama Forkopimda harus menghadapi kondisi tersebut dan mencari solusi bersama.

“Tapi kalau itu memang tidak dapat, seperti yang saya sampaikan di awal, apapun beserta jajaran, apapun situasi dan kondisinya, harus dihadapi. Harus dihadapi ya, kita lewati bersama-sama, cari solusi bersama-sama,” ujarnya.

Terkait pengawalan usulan tersebut, Fairid mengatakan komunikasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah provinsi hingga kementerian dan pemerintah pusat.

“Semua kita lakukan. Kita sesuai berjenjang, baik itu provinsi sampai dengan kementerian dan juga pusat,” katanya.

Ia juga menyebut komunikasi dengan pihak terkait telah dilakukan, termasuk pembahasan bersama jajaran pemerintah provinsi. Pemko akan kembali melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti perkembangan usulan bantuan tersebut.

“Iya, nanti kita koordinasi lagi setelah ini,” ujar Fairid.

Di tengah belum adanya kepastian bantuan, Pemko Palangka Raya tetap melakukan penanganan karhutla melalui penambahan personel, termasuk melibatkan Satgas dari OPD pemerintah kota untuk membantu menangani titik-titik api yang masih ditemukan di lapangan. (daw)

Artikel Pemko Palangka Raya Dua Kali Ajukan Banpres untuk Penanganan Karhutla pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan keputusan perpanjangan status tanggap darurat dibahas dalam rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait, Selasa (6/10/2026).

“Hari ini kami melakukan rapat koordinasi untuk penentuan perpanjangan status atau tidak. Jadi sepakat kami akan terus melanjutkan memperpanjang status tanggap darurat di Kota Palangka Raya,” kata Fairid.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Palangka Raya, Kapolresta, Kepala Kejaksaan Negeri, BNPB, BMKG, serta perwakilan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Fairid memastikan status tanggap darurat yang diperpanjang berlaku mulai 9 Oktober sampai 7 November 2026. Pemerintah kota mengambil langkah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi karhutla yang masih membutuhkan penanganan bersama.

Selain memperpanjang status, Pemko Palangka Raya juga menambah dukungan personel untuk menangani titik api. Penambahan tidak hanya berasal dari satuan tugas resmi, tetapi juga melibatkan personel dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota.

“Kita kan penambahan-penambahan personel, termasuk Satgas dari OPD pemerintah kota yang malam kan ada. Itu kan juga salah satu penambahan personel, penambahan personel yang tidak tercatat di Satgas, yang tidak tercatat di sistem satuan kerja,” ujar Fairid.

Menurutnya, penanganan karhutla tetap dilakukan bersama Forkopimda dan instansi terkait. Koordinasi tersebut diperlukan mengingat jumlah titik api dan kondisi lapangan membutuhkan dukungan personel tambahan.

Fairid mengatakan pemerintah kota akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi selama masa tanggap darurat berlangsung untuk memastikan penanganan karhutla dapat berjalan sesuai kondisi di lapangan. (daw)

Artikel Palangka Raya Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla hingga 7 November pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Ia menegaskan keterlambatan pembayaran bukan karena pemerintah menahan hak para relawan.

“Ada yang bertanya mengapa pembayaran belum dilakukan. Saya tegaskan, kami bersama seluruh jajaran, termasuk DPRD, tidak pernah menahan pembayaran tersebut. Namun dalam administrasi APBD ada proses yang harus dilalui dan tidak bisa dilakukan secara serta-merta,” katanya, Jumat (2/10/2026)

Menurutnya, dana pembayaran relawan bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Karena itu, anggaran harus melalui mekanisme pergeseran terlebih dahulu sebelum dapat digunakan oleh BPBD untuk pencairan.

Pengajuan pembayaran tahap kedua dan ketiga bertepatan dengan proses penyelesaian APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut membuat pergeseran anggaran belum dapat dilakukan sebelum seluruh tahapan pembahasan APBD Perubahan rampung.

“Karena dananya berasal dari BTT, maka harus dilakukan pergeseran anggaran terlebih dahulu. APBD Perubahan harus diselesaikan sebelum dana tersebut dapat digeser ke BPBD untuk kemudian dicairkan,” ujar Fairid.

Kini pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD telah rampung. Pemko Palangka Raya tinggal menunggu nomor register sebagai tahapan akhir sebelum anggaran dapat diproses.

“Semua proses sudah selesai dan kami mendapat dukungan dari DPRD. Sekarang tinggal menunggu nomor register. Mudah-mudahan bisa segera terbit sehingga pencairan dapat dilakukan secepatnya,” lanjutnya.

Fairid menegaskan seluruh kebutuhan anggaran untuk pembayaran relawan sudah diperhitungkan dan dialokasikan. Persoalan saat ini hanya berada pada tahapan administrasi pencairan, bukan ketiadaan anggaran.

“Seluruh kebutuhan yang diajukan sudah kami anggarkan. Jadi dananya memang sudah tersedia, tinggal menunggu tahapan administrasi selesai,” tegasnya.

Ia menilai keberadaan relawan menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla yang hingga kini masih dilakukan secara intensif. Para relawan telah bekerja sejak pagi hingga malam bersama pemerintah, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya.

“Bantuan yang kami berikan ini merupakan bentuk perhatian sekaligus dukungan moril kepada para relawan. Kami mengetahui dan mengapresiasi kerja keras mereka yang setiap hari turut membantu pemerintah dalam penanganan karhutla,” pungkasnya. (*/Fay)

Artikel Honor Relawan Karhutla Dipastikan Ada pertama kali tampil pada Kantamedia.com.